Tokyo (ANTARA) - Pelaku usaha restoran di Jepang terpaksa meninjau kembali usulan mereka soal perekrutan pekerja asing setelah Pemerintah Jepang menangguhkan penerbitan visa kerja khusus sektor tersebut karena jumlah pemegang visa hampir mencapai kuota yang ditetapkan.
Penangguhan mendadak oleh otoritas imigrasi Jepang itu telah menimbulkan kekhawatiran akan persaingan ketat untuk mendapatkan tenaga kerja asing.
Jepang sejak lama dikenal dengan kebijakan imigrasi ketat yang semakin mengandalkan pekerja asing di tengah kekurangan tenaga kerja di negaranya.
Menurut data awal, jumlah pekerja asing status Tipe I di industri jasa makanan Jepang mencapai sekitar 46.000 orang pada akhir Februari dan diperkirakan akan melampaui kuota sebesar 50.000 di tahun 2028.
Sejak Badan Layanan Imigrasi Jepang menangguhkan sertifikat kelayakan visa Tipe I untuk Pekerja Terampil Khusus pada 13 April lalu, beberapa pelaku usaha memperingatkan pekerja asing yang telah dibantu pengurusan visanya mungkin akan kembali ke negara asal dan tidak kembali bekerja di Jepang.
Baca juga: Jepang berlakukan syarat kemampuan bahasa untuk visa insinyur
Pemegang visa Tipe I dapat bekerja di Jepang dengan masa kerja selama lima tahun, tetapi tidak dapat membawa anggota keluarga mereka. Sementara itu, untuk visa Tipe II tidak ada batasan lama tinggal dan boleh didampingi anggota keluarga mereka.
Skylark Holdings Co. adalah salah satu di antara perusahaan yang terdampak penangguhan visa pekerja tersebut, karena telah mempekerjakan 32 mahasiswa pertukaran dari negara-negara, seperti Myanmar, sebagai pekerja paruh waktu dan telah membantu mereka mempersiapkan ujian status Tipe I yang dijadwalkan pada Juni.
Perusahaan tersebut akan mempromosikan mereka setelah dua tahun pengalaman dan menjadikan mereka sebagai karyawan waktu penuh setelah memperoleh visa status Tipe II.
Sebagai perusahaan yang sangat menekankan layanan pelanggan, seorang pejabat Skylark mengatakan beberapa karyawan mungkin akan kembali ke negara asal mereka daripada mencari status visa di salah satu dari 15 bidang lainnya, karena mereka bergabung dengan perusahaan karena merasa berinteraksi dengan pelanggan itu memuaskan.
Mos Food Services Inc., operator jaringan Mos Burger, juga telah menyatakan keprihatinannya atas situasi tersebut karena telah memberikan dukungan untuk penduduk lokal Vietnam yang ingin mencari visa pekerja terampil tertentu.
Baca juga: Jepang kerek biaya visa hingga 10 kali lipat mulai tahun depan
Menurut Asosiasi Layanan Makanan Jepang, yang diikuti sekitar 400 operator restoran sebagai anggota, penangguhan tersebut dapat berpengaruh terhadap rencana pengembangan toko baru dan jam operasional.
Orang-orang di industri tersebut khawatir beberapa perusahaan mungkin bisa mulai merekrut secara agresif terhadap pekerja asing dengan visa Tipe I.
Asosiasi tersebut juga mengatakan ada kekhawatiran bahwa penangguhan mendadak itu dapat membuat pasar kerja Jepang kurang menarik bagi pekerja asing.
Mereka berencana untuk mengajukan permintaan kepada Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang yang mengawasi industri makanan untuk menaikkan batas kuota dari semula sebanyak 50.000 pekerja.
Namun demikian, kementerian terkait ingin melihat peningkatan upaya dari pihak perusahaan terlebih dulu.
"Ada ruang untuk perdebatan mengenai apakah perusahaan telah melakukan upaya maksimal untuk mengamankan pekerja domestik terlebih dulu, sebuah prasyarat untuk sistem visa," kata kementerian.
Sumber: Kyodo
Baca juga: Jepang butuh PMI, RI siapkan 3.000 pekerja terampil khusus ke Miyazaki
Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·