Rupiah Berpotensi Melemah hingga Rp 18.000 per Dollar AS

Nilai tukar rupiah di pasar spot diproyeksikan menghadapi tekanan berat dan berpotensi melemah hingga menyentuh level Rp 18.000 per dollar Amerika Serikat (AS) pada pekan depan, seperti dilansir dari Money pada Minggu (24/5/2026).

Pelemahan kurs mata uang Garuda ini sejalan dengan indeks dollar AS yang diperkirakan tetap bertahan kuat di atas level 100 pada pekan terakhir Mei 2026 akibat tekanan eksternal global.

Analis Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menjelaskan bahwa pergerakan rupiah masih dibayangi oleh penguatan dollar AS di pasar global secara signifikan.

"Untuk rupiah sendiri, ada kemungkinan besar ini akan menuju level Rp 18.000 per dollar AS di (pekan depan)," ujar Ibrahim Assuaibi, Analis Mata Uang dan Komoditas.

Ibrahim memperkirakan indeks dollar AS pada periode 25-29 Mei 2026 bergerak dalam rentang support di level 97,600 dan resistance di area 101,00, yang menjadi sinyal kelanjutan penguatan mata uang tersebut.

"Kemungkinan besar range-nya itu di 97.600, itu supportnya, ingat. Kemudian resistenya itu 101.00. Indikasi ya. Jadi prediksinya itu masih seperti kemarin, minggu-minggu kemarin, masih akan mengalami penguatan," papar Ibrahim Assuaibi, Analis Mata Uang dan Komoditas.

Penguatan indeks dollar AS tersebut memicu aliran modal asing keluar dari negara berkembang menuju aset berbasis dollar yang dinilai lebih aman, sehingga menekan rupiah yang pada penutupan perdagangan Jumat (22/5/2026) sudah terdepresiasi 50 poin atau 0,28 persen ke level Rp 17.717 per dollar AS.

Selain faktor eksternal, kondisi internal berupa respons pasar internasional terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 pada Rabu (20/5/2026) turut menjadi sorotan lembaga pemeringkat seperti S&P Global Ratings.

S&P Global Ratings menilai pembentukan badan ekspor komoditas satu pintu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk batu bara, CPO, dan fero alloy berpotensi menekan ekspor, mengurangi penerimaan pemerintah, serta meningkatkan ketidakpastian prospek peringkat kredit Indonesia.

"Nah secara internal pidato Presiden kemarin di DPR ini pun juga direview oleh pemeringkat internasional, salah satunya S&P Global yang kemungkinan besar akan menurunkan peringkat rating Indonesia," tukas Ibrahim Assuaibi, Analis Mata Uang dan Komoditas.

Ibrahim menambahkan bahwa potensi pelebaran defisit fiskal yang mendekati angka 3 persen menjadi salah satu pemicu utama proyeksi penurunan rating oleh S&P tersebut.

"Kenapa? Karena kita melihat bahwa masalah defisit fiskal yang kemungkinan melebar mendekati 3 persen ini menjadi salah satu penyebab S&P akan menurunkan rating," lanjut Ibrahim Assuaibi, Analis Mata Uang dan Komoditas.

Menurut Ibrahim, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8 hingga 6 persen yang dicanangkan pemerintah terlampau optimis mengingat situasi ekonomi global yang diproyeksikan tidak kondusif hingga 2027, meskipun pertumbuhan kuartal I-2026 mencapai 5,61 persen.

"Nah di sisi lain dalam pidato presiden juga disampaikan pertumbuhan ekonomi 5,8 persen sampai 6 persen. Ini mengindikasikan optimisme yang terlalu tinggi di tengah kondisi global yang tidak baik-baik saja dan kemungkinan masih berlanjut sampai 2027," kata Ibrahim Assuaibi, Analis Mata Uang dan Komoditas.

Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan telah berupaya melakukan stabilitas termasuk melalui operasi pasar dengan menjual surat utang negara senilai Rp 2 triliun hingga Rp 4 triliun, namun langkah tersebut dinilai belum memberikan dampak penguatan yang signifikan.

"Segala cara dilakukan oleh Bank Indonesia sudah dilakukan. Tujuh jurus juga sudah dilakukan. Pemerintah melalui Menteri Keuangan juga sudah melakukan operasi pasar dengan menjual surat utang negara Rp 2 triliun sampai Rp 4 triliun, tetapi ini masih belum bisa membuat rupiah menguat," tukas Ibrahim Assuaibi, Analis Mata Uang dan Komoditas.

Sentimen negatif eksternal lainnya dipicu oleh ketidakpastian geopolitik terkait negosiasi perdamaian Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz yang masih terhambat isu nuklir, serta adanya potensi The Fed menaikkan suku bunga hingga 50 basis points akibat kenaikan harga minyak dunia.