Rupiah Dekati Rp17.600 Per Dolar AS Pengusaha Tekan Biaya Operasional

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami tekanan hingga menyentuh level Rp17.606 pada Jumat (15/5/2026) pagi, yang memicu kekhawatiran pelaku usaha terhadap pembengkakan struktur biaya produksi nasional. Pelemahan ini disebabkan oleh kenaikan yield US Treasury dan eskalasi geopolitik global yang mendorong aliran modal ke aset dolar AS.

Data Bloomberg menunjukkan mata uang Garuda sempat bergerak ke posisi Rp17.606 per dolar AS pada pukul 09.35 WIB, sebelum sedikit menguat 0,37 persen ke level Rp17.594 pada siang hari. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menilai situasi ini sebagai guncangan eksternal yang memperberat arus kas perusahaan.

"Dalam konteks ini juga perlu dilihat bahwa tekanan yang terjadi bukan bersifat sementara, tetapi berpotensi berlanjut selama faktor global masih belum mereda," kata Shinta Kamdani, Ketua Apindo.

Sektor manufaktur menjadi yang paling terdampak mengingat sekitar 70 persen bahan baku industri masih didatangkan dari luar negeri. Depresiasi rupiah tersebut meningkatkan biaya input secara langsung, terutama pada industri petrokimia, farmasi, serta makanan dan minuman.

"Oleh karena itu, setiap depresiasi rupiah akan langsung tercermin dalam peningkatan biaya input dalam rupiah," tutur Shinta Kamdani, Ketua Apindo.

Kenaikan harga bahan baku seperti nafta telah mengerek harga resin hingga puluhan persen yang berdampak pada rantai pasok industri kemasan. Shinta menyebut kondisi ini menciptakan tekanan inflasi dorongan biaya di tengah daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya.

"Ini menunjukkan adanya cost-push inflation pressure yang tidak hanya terbatas pada satu sektor, tetapi memiliki efek transmisi yang luas ke seluruh rantai pasok," ucap Shinta Kamdani, Ketua Apindo.

Selain beban operasional, penguatan dolar AS memperberat kewajiban pembayaran utang luar negeri korporasi. Hal ini memaksa pengusaha menunda investasi spekulatif dan lebih selektif dalam melakukan ekspansi usaha maupun penyerapan tenaga kerja baru.

"Dalam kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih, ruang untuk melakukan penyesuaian harga juga terbatas, sehingga sebagian tekanan biaya harus diserap oleh pelaku usaha. Ini yang kemudian menekan margin dan memengaruhi keputusan ekspansi maupun penyerapan tenaga kerja," tuturnya Shinta Kamdani, Ketua Apindo.

Langkah mitigasi kini difokuskan pada penggunaan instrumen lindung nilai dan efisiensi belanja modal. Pelaku usaha juga mulai mengoptimalkan penggunaan bahan baku domestik meskipun kemampuan substitusi impor di berbagai sektor saat ini dinilai masih sangat terbatas.

"Sementara itu investasi yang bersifat lebih spekulatif atau sangat bergantung pada kondisi eksternal cenderung ditunda," kata Shinta Kamdani, Ketua Apindo.

Dunia usaha mengharapkan adanya kolaborasi kebijakan antara otoritas fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Penataan struktur utang dan diversifikasi pemasok menjadi strategi utama perusahaan untuk bertahan di tengah volatilitas kurs yang tinggi.

"Selain itu, diversifikasi pemasok dan upaya substitusi impor mulai dilakukan, meskipun kami melihat bahwa kemampuan substitusi domestik saat ini masih terbatas di banyak sektor," ucap Shinta Kamdani, Ketua Apindo.

Resiliensi ekonomi nasional bergantung pada sinergi kebijakan yang kuat agar aktivitas bisnis tetap berkelanjutan. Shinta menekankan pentingnya menangkap peluang secara terukur di tengah ketidakpastian pasar internasional yang masih berlangsung.

"Dunia usaha pada prinsipnya tetap berkomitmen untuk menjaga resiliensi, sekaligus menangkap peluang secara selektif, dengan pendekatan yang terukur dan kolaborasi kebijakan yang kuat. Kami meyakini stabilitas dapat tetap terjaga dan aktivitas ekonomi dapat terus berjalan secara berkelanjutan," pungkas Shinta Kamdani, Ketua Apindo.

Merespons situasi tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mendesak pemerintah dan Bank Indonesia untuk segera memperkuat langkah mitigasi. Ia memperingatkan bahwa tanpa antisipasi cepat, pelemahan nilai tukar akan bertransmisi menjadi inflasi barang impor.

"Kalau pelemahan rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, harga barang impor, sampai harga kebutuhan masyarakat," kata Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.

DPR mendorong Bank Indonesia untuk tetap aktif di pasar spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Langkah stabilisasi tersebut sangat krusial guna menjaga kepercayaan pasar dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha di dalam negeri.

"Yang dijaga bukan cuma angka kursnya. Yang lebih penting itu kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha. Komunikasi kebijakan harus cepat, jelas, dan kredibel," katanya Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.

Sektor fiskal juga diminta mengoptimalkan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) agar pasokan dolar dalam negeri tetap terjaga. Misbakhun menekankan perlunya skenario perlindungan bagi industri padat karya dan pemberian insentif untuk bahan baku industri yang bergantung pada impor.

"Jangan sampai pelemahan rupiah ujung-ujungnya menaikkan biaya produksi lalu dibebankan lagi ke harga barang di masyarakat. Kalau itu terjadi, daya beli bisa ikut tertekan," ujarnya Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.

Komisi XI memastikan akan terus memantau indikator ekonomi makro dan mengawal koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Kecepatan respons kebijakan menjadi kunci agar momentum pertumbuhan ekonomi nasional tidak terganggu oleh fluktuasi global.

"Momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah terbangun ini harus dijaga bersama. Karena itu respons kebijakan tidak boleh lambat dan harus benar-benar terkoordinasi," tuturnya Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.