Sampah Dorong Kemandirian Ekonomi Daerah

Saat libur panjang, ketika pengangkutan sampah terhenti, kantong-kantong sampah di depan rumah cepat menumpuk dan menimbulkan bau tidak sedap. Dalam waktu singkat, sampah yang semula tak terasa berubah menjadi persoalan sehari-hari.

Selama ini, sampah memang dipandang sebagai beban yang menumpuk di permukiman, membebani fiskal daerah, dan menjadi sumber persoalan lingkungan yang tak kunjung selesai. Namun di tengah tekanan tersebut, muncul pertanyaan: Bisakah sampah justru menjadi mendorong kemandirian ekonomi di daerah?

Di banyak kota di Indonesia, persoalan sampah telah melampaui isu lingkungan dan menjadi tantangan struktural. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2025, timbunan sampah dari 269 kabupaten/kota mencapai 27,8 juta ton, dengan sekitar 65,82 persen belum terkelola dengan baik.

Dampaknya tidak hanya terlihat secara kasat mata. Kajian dalam jurnal Frontiers in Public Health menunjukkan bahwa paparan terhadap lingkungan pengolahan limbah berkaitan dengan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari infeksi hingga gangguan pernapasan akibat partikel berbahaya. Konsekuensinya jelas: peningkatan biaya kesehatan dan penurunan produktivitas.

Tekanan tersebut menuntut perubahan cara pandang. Pengelolaan sampah tidak lagi cukup dilakukan secara reaktif, tetapi harus menjadi bagian dari strategi pembangunan. Dalam konteks inilah, pengembangan waste-to-energy (WTE) kembali mengemuka, sejalan dengan arahan strategis Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pengolahan sampah sebagai agenda prioritas nasional melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.

Dari Beban Menjadi Dorongan Ekonomi

Perpres tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mendorong percepatan pengolahan sampah menjadi energi berbasis teknologi ramah lingkungan dengan menjawab hambatan klasik dalam pengembangan WTE, terutama dari sisi keekonomian proyek. Penyesuaian skema pembelian listrik oleh PT PLN sebagai offtaker membuat tarif lebih kompetitif, sehingga meningkatkan kelayakan investasi. Di saat yang sama, percepatan proses perizinan lingkungan melalui mekanisme yang lebih jelas dan berbatas waktu diharapkan mampu mengurangi ketidakpastian yang selama ini menjadi kendala utama.

Penguatan kelembagaan juga menjadi bagian penting. Penugasan kepada Danantara untuk mengelola proyek WTE—termasuk menunjuk badan usaha pelaksana sekaligus menjembatani kebutuhan investasi—menunjukkan upaya membangun ekosistem yang lebih terintegrasi. Keseriusan ini tecermin dari pembentukan entitas seperti PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) pada April 2026. Sejumlah proyek di Bali, Bekasi, dan Bogor mulai diinisiasi melalui kemitraan dengan investor yang memiliki kapabilitas teknologi, dengan kapasitas pengolahan yang signifikan.

Namun, nilai strategis WTE tidak berhenti pada pengurangan volume sampah. Di sinilah letak perubahan mendasar: sampah mulai diposisikan sebagai sumber daya. Investasi pada fasilitas WTE berpotensi mendorong pembentukan modal tetap, menciptakan efek berganda pada sektor konstruksi dan jasa, serta membuka lapangan kerja baru. Dalam konteks ini, WTE dapat berfungsi sebagai anchor project yang menggerakkan aktivitas ekonomi daerah.

Selain itu, pengembangan WTE juga berpotensi memperbaiki efisiensi fiskal. Pengurangan ketergantungan pada landfill, penurunan biaya dampak lingkungan dan kesehatan, serta kontribusi terhadap penyediaan energi alternatif pada akhirnya memperkuat produktivitas ekonomi daerah. Dengan kata lain, pengelolaan sampah tidak lagi sekadar mengurangi masalah, tetapi juga menciptakan nilai.

Tantangan Daerah dan Pentingnya Kolaborasi

Namun, transformasi ini tidak terjadi secara otomatis. Di banyak daerah, tantangan masih nyata. Volume sampah yang terbatas dan di bawah 1.000 ton per hari membuat proyek sulit mencapai skala ekonomi. Masalah distribusi—seperti tercecernya sampah dalam proses pengangkutan—juga menurunkan efisiensi. Di sisi lain, dinamika sosial di lapangan, termasuk konflik dengan pelaku informal, kerap menghambat operasional.

Di sinilah pentingnya pendekatan kolaboratif. Kerja sama antardaerah (KAD) menjadi salah satu solusi yang rasional untuk mengatasi keterbatasan skala. Melalui konsolidasi pengelolaan sampah dalam satu fasilitas bersama, efisiensi dapat tercapai sekaligus meningkatkan kelayakan proyek. Pendekatan ini juga memungkinkan penguatan sistem logistik dan pengelolaan yang lebih terintegrasi.

Lebih jauh, pendekatan inklusif menjadi kunci. Pelibatan pemulung dalam proses pemilahan sampah tidak hanya meningkatkan kualitas input bagi fasilitas WTE, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, transformasi pengelolaan sampah tidak hanya berdampak pada efisiensi sistem, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat.

Namun, kolaborasi lintas daerah tidak selalu mudah. Ego sektoral sering menjadi hambatan dalam proses konsolidasi. Dalam konteks ini, peran Tim Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah (TP2ED) menjadi krusial sebagai penggerak koordinasi. Tanpa mekanisme yang kuat, kerja sama berisiko berhenti pada konsep, bukan implementasi.

Pilihan Strategis Daerah

Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar bagaimana kita mengelola sampah, melainkan juga bagaimana kita memandangnya. Jika tetap diposisikan sebagai beban, masalah ini akan terus berulang dan membesar. Namun jika diperlakukan sebagai aset, sampah justru dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru daerah.

Indonesia kini berada pada titik penting. Instrumen kebijakan sudah tersedia, proyek mulai berjalan, dan momentum terbentuk. Pertanyaannya bukan lagi "Apakah sampah bisa diubah menjadi nilai?" melainkan "Apakah kita cukup konsisten untuk menjadikannya sebagai strategi pembangunan?"

Pilihan ini sangat strategis dan dari pilihan itulah akan ditentukan apakah sampah tetap menjadi masalah, atau justru akan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.