Selandia Baru berencana reformasi layanan publik demi tekan anggaran

1 hari yang lalu

Wellington (ANTARA) - Menteri Keuangan Selandia Baru Nicola Willis mengatakan dalam pidatonya bahwa pihaknya berencana mereformasi layanan publik demi menekan anggaran.

Nicola mengatakan negara akan mengurangi jumlah departemen pemerintah, meningkatkan penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan berbagai alat digital lainnya, serta membatasi belanja lembaga melalui strategi "sinking lid" (kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah atau kuota secara bertahap hingga akhirnya mencapai titik nol atau batas minimum yang ditentukan) terhadap anggaran operasional.

Rencana itu menargetkan pengurangan jumlah pegawai layanan publik inti menjadi sekitar 55.000 orang pada pertengahan 2029, turun dari 63.000 lebih orang saat ini, kata Willis.

Menteri Layanan Publik dan Digitalisasi Pemerintah Selandia Baru Paul Goldsmith mengatakan laju pertumbuhan administratif "hampir tiga kali lebih cepat dibandingkan keseluruhan angkatan kerja."

"Pengurangan akan dilakukan secara bertahap selama beberapa tahun melalui digitalisasi, merger, penyederhanaan sistem dan proses, serta pengurangan tenaga kerja secara alami," kata Goldsmith.

Dia menambahkan bahwa langkah tersebut tidak akan memengaruhi guru, tenaga kesehatan, polisi, maupun personel pertahanan.

"Perkembangan akan dipantau secara berkala, dengan lembaga-lembaga diharapkan mampu menunjukkan peningkatan produktivitas, pelaksanaan, dan efisiensi anggaran," ujarnya kepada reporter.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.