Senat Amerika Serikat (AS) resmi menolak usulan Partai Demokrat untuk mengakhiri keterlibatan militer dalam perang di Iran melalui pemungutan suara prosedural yang digelar pada Rabu, 15 April 2026.
Hasil akhir pemungutan suara menunjukkan skor 47-52, di mana mayoritas senator memilih untuk melanjutkan operasi tersebut sebagaimana dilansir dari Bloombergtechnoz.
Politisi Republik Rand Paul secara mengejutkan bergabung dengan kubu Demokrat, sementara politisi Demokrat John Fetterman justru memberikan dukungan kepada pihak Republik dalam pengambilan keputusan ini.
Pemimpin Mayoritas Senat, Chuck Schumer, menegaskan komitmennya untuk terus membawa isu konflik ini ke meja pemungutan suara secara mingguan karena dinilai membebani anggaran negara.
Langkah penghentian perang tersebut diprediksi akan menemui jalan buntu karena harus menghadapi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dikuasai Republik serta potensi veto dari Presiden Donald Trump.
Konflik yang berkepanjangan dilaporkan telah memicu lonjakan harga kebutuhan pokok seperti bahan bakar dan pupuk yang menjadi beban ekonomi menjelang pemilihan paruh waktu November mendatang.
Petinggi Republik termasuk John Thune mulai mendesak Presiden Trump untuk segera menyusun strategi keluar guna menghindari dampak lebih luas pada distribusi barang di Selat Hormuz.
Senator Thom Tillis asal North Carolina menuntut kejelasan pemerintah mengenai arah kebijakan luar negeri AS saat memberikan pernyataan kepada para wartawan di Gedung Senat.
"[Saya menuntut] jawaban lebih jelas dari pemerintah mengenai arah kebijakan ke depan," kata Thom Tillis, Senator Republik dari North Carolina.
Di sisi lain, faksi internal Republik masih ada yang mendukung operasi militer guna memastikan Iran tidak mengembangkan kemampuan senjata nuklir di masa depan.
Pemerintah AS diperkirakan akan segera mengajukan tambahan dana perang sebesar USD 350 miliar dalam paket anggaran pertahanan yang diprediksi akan memicu perdebatan sengit di Kongres.
Senator John Curtis dari Utah menyatakan penolakannya untuk mendanai perang sebelum adanya undang-undang resmi yang memberikan otoritas hukum atas keterlibatan militer tersebut.
3 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·