Sistem baru Kemensos-DEN mampu lacak aset penerima manfaat

1 jam yang lalu

Begitu pengajuan dilakukan, sistem secara instan akan bertanya ke berbagai sumber data mulai dari kepemilikan kendaraan, status pekerjaan dan upah, konsumsi listrik, hingga kepemilikan aset tanah semuanya real-time.

Jakarta (ANTARA) - Sistem baru digitalisasi bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dinilai mampu melacak kepemilikan aset, status upah, hingga konsumsi listrik calon pemerima manfaat atau pohon secara instan melalui integrasi lintas basis data nasional.

Perwakilan DEN Rahmat Danu Andika dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu, menjelaskan sistem iiyu menggunakan pendekatan data exchange platform yang menghubungkan berbagai pangkalan data sektoral secara database to database yang berbasis real-time.

"Begitu pengajuan dilakukan, sistem secara instan akan bertanya ke berbagai sumber data mulai dari kepemilikan kendaraan, status pekerjaan dan upah, konsumsi listrik, hingga kepemilikan aset tanah semuanya real-time," kata dia.

Rahmat memaparkan seluruh proses pengecekan silang tersebut berjalan otomatis setelah pemohon melewati tahap awal, yakni verifikasi identitas di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri serta autentikasi wajah menggunakan teknologi pemindaian wajah.

Integrasi data berlapis yang turut mencakup data desil kesejahteraan dari Badan Pusat Statistik (BPS) itu dipastikan langsung memuat keputusan kelayakan yang transparan, lengkap beserta indikator faktor penentu penolakan atau penerimaan bansos.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan kecanggihan pelacakan data secara instan ini merupakan bagian dari reformasi menyeluruh tata kelola perlindungan sosial berbasis data, transparan, dan akuntabel.

Langkah ini juga dinilai selaras dengan arahan Presiden untuk mewujudkan satu data nasional sebagai dasar perencanaan dan penganggaran.

“Melalui sistem ini, setiap pengajuan bansos dapat langsung diketahui hasilnya, termasuk alasan diterima atau ditolak. Ini penting untuk menghindari perdebatan di lapangan dan meningkatkan kepercayaan publik,” kata dia.

Dia menambahkan bahwa melalui sistem ini, setiap pengajuan bansos dapat langsung diketahui hasilnya, termasuk alasan diterima atau ditolak, yang dinilai penting untuk menghindari perdebatan di lapangan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Saat ini, inovasi ketepatan sasaran yang dikawal oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) tersebut telah memasuki fase uji coba perluasan yang menyasar 42 kabupaten/kota sebagai agenda prioritas nasional.

Adapun sebagai bagian dari demonstrasi, sistem diuji coba secara langsung dengan melibatkan anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya.

Dalam simulasi tersebut, Atalia melakukan pendaftaran bantuan sosial dengan mengakses laman perlinsos.kemensos.go.id, menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi biometrik melalui pemindaian wajah yang disaksikan langsung oleh pimpinan dan anggota dewan.

Baca juga: Kemensos benahi menyeluruh data penerima bansos termasuk lansia

Baca juga: Mensos: Ada 470.000 KPM baru bansos hasil pemutakhiran DTSEN

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.