Subsidi & Kompensasi Bengkak Rp 118,7 Triliun, Purbaya Klaim APBN Tetap Terarah

Realisasi subsidi dan kompensasi pemerintah melonjak tajam pada awal 2026. Kementerian Keuangan mencatat angkanya sudah mencapai Rp 118,7 triliun hingga akhir Maret 2026, atau melesat 266,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), pelemahan nilai tukar rupiah, hingga meningkatnya konsumsi energi seperti BBM, LPG, dan listrik. Dari total tersebut, subsidi tercatat sebesar Rp 52,2 triliun dan kompensasi Rp 66,5 triliun.

Lonjakan juga terlihat dari sisi volume. Penyaluran subsidi BBM mencapai 3,17 juta kiloliter atau naik 9,2 persen secara tahunan. LPG 3 kg terealisasi 1.419 juta kilogram, tumbuh 3,8 persen. Sementara itu, pelanggan listrik bersubsidi meningkat dari 41,9 juta menjadi 42,9 juta. Di sektor lain, subsidi pupuk naik 13,6 persen menjadi 1,9 juta ton, dan debitur KUR tumbuh menjadi 1,1 juta.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, membengkaknya subsidi ini tetap berada dalam koridor kebijakan yang terarah, bukan diberikan secara menyeluruh ke semua kelompok masyarakat.

“Subsidi kita berikan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Saya langsung kan nanya nih. Salah satu kritik di dunia adalah jangan beri subsidi kelebihan ketika anggaran kamu tidak mampu,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (5/5).

Purbaya mengungkapkan, kebijakan subsidi Indonesia juga menjadi sorotan lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Pemerintah, kata dia, menekankan bahwa bantuan hanya menyasar kelompok masyarakat bawah.

“Saya ditanya itu sama World Bank kalau nggak salah atau IMF. Kita bilang kita subsidi untuk masyarakat yang kelas bawah yang nggak mampu. Apa yang kelas atas BBM-nya tidak kita subsidi,” katanya.

Ia memastikan, arah kebijakan ke depan akan semakin mempertegas penyaluran subsidi agar tidak salah sasaran, termasuk rencana penyesuaian harga untuk kelompok tertentu.

“Makanya naikkan (angka subsidi), nggak lama lagi naik itu. Ya itu yang langka itu itu yang dihargai oleh lembaga internasional bahwa kita nggak membabi buta subsidi-nya. Subsidinya terarah,” lanjutnya.

Menurut Purbaya, pemerintah akan terus menjaga keberlanjutan subsidi, terutama untuk komoditas strategis seperti BBM dan LPG, namun dengan fokus pada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Ia menilai, kebijakan subsidi memang kerap dianggap kontroversial, tetapi tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

“Jadi emang seperti kontroversial tapi selama targetnya pas gak ada masalah. Saya bilang ke mereka juga apa gunanya saya tarik subsidi punya uang lebih? Kalau kondisi sosial politiknya kacau,” ujar Purbaya.