Survei LSI Ungkap Realitas Kebebasan Beragama di Indonesia

Sebuah survei yang dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada Minggu (12/4/2026) mengungkapkan bahwa 97% masyarakat Indonesia merasa bebas dalam menjalankan ibadah agamanya. Angka ini seringkali dijadikan tolok ukur untuk menyatakan kebebasan beragama di negeri yang menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Meski demikian, hasil survei ini memicu perdebatan mengenai relevansi dan metodologi yang digunakan. Banyak pihak mempertanyakan apakah angka tersebut benar-benar mencerminkan realitas kebebasan beragama, terutama bagi kelompok minoritas di Indonesia, seperti dikutip dari Kompasiana.com.

Survei LSI melibatkan responden dengan komposisi sekitar 87% Muslim dan 10% Kristen (Protestan dan Katolik), dengan sisanya adalah penganut agama lain dalam porsi kecil. Komposisi ini dianggap representatif secara demografis untuk menggambarkan populasi Indonesia secara umum.

Namun, kritikus berpendapat bahwa tujuan survei seharusnya tidak hanya memotret populasi, melainkan mengukur pengalaman kebebasan beragama secara komprehensif. Pertanyaan yang lebih relevan untuk mengukur kebebasan adalah apakah kelompok yang rentan merasa aman, bukan hanya mayoritas.

Menurut filsuf politik John Rawls, keadilan dalam masyarakat harus dinilai dari perlakuan terhadap kelompok paling lemah. Jika prinsip ini diterapkan, survei mengenai kebebasan beragama semestinya memberikan perhatian lebih besar pada pengalaman kelompok minoritas.

Angka 97% yang nyaris sempurna itu dinilai kurang merefleksikan realitas sosial Indonesia. Berbagai insiden seperti penolakan pembangunan rumah ibadah, pembubaran kegiatan keagamaan, dan persekusi terhadap kelompok tertentu masih kerap terjadi.

Laporan dari sejumlah lembaga pemantau kebebasan beragama secara konsisten menunjukkan bahwa insiden-insiden ini bukan anomali, melainkan pola berulang. Hal ini menimbulkan pertanyaan, jika mayoritas merasa bebas, siapa 3% sisanya yang sering menjadi korban insiden tersebut?

Kelemahan klasik survei persepsi adalah ia hanya mengukur 'rasa' bukan 'realitas struktural'. Mayoritas mungkin merasa bebas karena tidak menghadapi hambatan berarti, namun bagi minoritas, satu larangan saja dapat mengubah makna 'bebas' menjadi 'bersyarat'.

Dalam konteks metodologi, survei LSI mungkin representatif secara demografis tetapi tidak representatif secara pengalaman. Untuk isu sensitif seperti kebebasan beragama, pendekatan yang lebih tepat adalah melakukan oversampling pada kelompok minoritas.

Selain itu, pendalaman kualitatif dan pengukuran berbasis insiden (incident-based) juga dianggap lebih relevan daripada sekadar angka kuantitatif atau persepsi umum. Ini untuk memastikan bahwa pengalaman minoritas benar-benar terlihat dan dipahami.

Terdapat perbedaan mendasar antara 'merasa bebas' dan 'benar-benar bebas'. Perasaan bebas bisa muncul dari kenyamanan sosial ketika seseorang merupakan bagian dari mayoritas atau tidak pernah diuji. Namun, kebebasan sejati teruji ketika seseorang berbeda, minoritas, atau tidak populer.

Jika ingin serius mengukur kebebasan beragama, analisis harus menempatkan minoritas sebagai pusat perhatian, bukan sekadar pelengkap. Data kuantitatif perlu digabungkan dengan kualitatif, karena angka memberikan gambaran sementara cerita memberi makna.

Persepsi mayoritas bukanlah satu-satunya ukuran kebenaran. Demokrasi bukan hanya soal jumlah, tetapi juga perlindungan terhadap semua warga negara. Oleh karena itu, mengakui kompleksitas ini menjadi langkah awal untuk memahami kebebasan beragama yang sesungguhnya.