Thailand Pertimbangkan Naikkan Batas Utang, Buka Ruang Pinjaman Rp 515,3 Triliun

Pemerintah Thailand tengah mempertimbangkan menaikkan batas utang publik untuk membuka ruang pinjaman tambahan sekitar USD 30 miliar, setara Rp 515,34 triliun dengan asumsi kurs Rp 17.178 per USD. Langkah ini disiapkan untuk menopang perekonomian yang terdampak lonjakan harga energi global.

Menurut sumber yang mengetahui pembahasan ini, pejabat Kementerian Keuangan dan kantor Perdana Menteri Anutin Charnvirakul sedang mendiskusikan kenaikan batas utang menjadi 75 persen dari produk domestik bruto (PDB), dari saat ini 70 persen.

Dikutip dari Bloomberg, Senin (20/4), kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan membutuhkan persetujuan komite kebijakan fiskal dan moneter yang dipimpin oleh Anutin.

Surat kabar Krungthep Turakij sebelumnya melaporkan bahwa kenaikan batas utang sebesar 5 poin persentase bisa membuka ruang pinjaman baru sekitar 1 triliun baht (USD 31 miliar). Namun, skema penghimpunan dan penggunaan dana tersebut belum diputuskan.

Juru bicara pemerintah Rachada Dhnadirek menolak mengomentari rencana tersebut. Ia hanya menyatakan pemerintah akan mencari semua cara.

"Kita akan cari banyak opsi untuk meringankan beban masyarakat dalam situasi ini serta mempertimbangkan secara hati-hati sumber pendanaan," katanya.

Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Pakorn Nilprapunt mengatakan pemerintah sedang menyiapkan dekret darurat untuk meminjam hingga 500 miliar baht.

Menteri Keuangan Ekniti Nitithanprapas sebelumnya menyatakan pemerintah terbuka menaikkan batas utang jika diperlukan dengan catatan tambahan belanja diarahkan pada investasi yang dapat memperkuat ketahanan fiskal negara.

Pemerintah Thailand sendiri telah meluncurkan sejumlah kebijakan untuk meredam dampak kenaikan harga energi, seperti bantuan tunai bagi masyarakat berpenghasilan rendah, subsidi sektor transportasi, serta kredit berbunga rendah untuk pelaku usaha kecil dan menengah.

Sebagai negara pengimpor energi, Thailand menghadapi tekanan besar akibat dampak konflik di Iran, yang mendorong kenaikan harga energi, memicu inflasi, dan menekan pertumbuhan ekonomi.

Sejumlah ekonom bahkan mulai memangkas proyeksi pertumbuhan karena mahalnya bahan bakar menggerus konsumsi serta mengganggu ekspor dan pariwisata, dua sektor utama ekonomi Thailand.

Gubernur Bank of Thailand, Vitai Ratanakorn, menyatakan pihaknya akan mempertahankan suku bunga di level 1 persen selama mungkin untuk menopang ekonomi, meskipun inflasi diperkirakan meningkat dalam beberapa bulan ke depan.

Ia juga memperingatkan pertumbuhan ekonomi bisa melambat hingga 1,3 persen jika perang di Iran berlanjut hingga Juni.

Inflasi yang sempat negatif selama setahun diperkirakan kembali ke kisaran target bank sentral 1-3 persen tahun ini, lebih cepat dari proyeksi sebelumnya yang memperkirakan baru tercapai pada paruh kedua 2027. Namun, bank sentral menegaskan fokus utamanya tetap pada stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.