Tiga Menteri Prabowo Respons Rencana Pembentukan Badan Ekspor Komoditas

Tiga menteri dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto memberikan respons singkat mengenai isu pembentukan badan ekspor komoditas baru yang direncanakan pemerintah untuk mengatur tata niaga komoditas strategis nasional, Selasa (19/05/2026).

Dilansir dari Bloomberg Technoz, para pejabat tersebut adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia Rosan Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Isu yang beredar di kalangan pelaku pasar menyebutkan badan baru ini akan mewajibkan eksportir menjual produk seperti batu bara, minyak kelapa sawit, hingga mineral logam kepada entitas tersebut.

Saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani tidak membantah kabar tersebut dan meminta publik menunggu penjelasan resmi lebih lanjut.

"Ya udah tunggu besok. Entar ada penjelasan besok semua," ujar Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berada di lokasi yang sama turut memberikan jawaban senada mengenai waktu pemaparan kebijakan tersebut.

"Besok," ungkap Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga tidak menampik kabar mengenai pembentukan badan ekspor komoditas yang saat ini regulasinya sedang digodok pemerintah.

"Ya, nanti kita lihat ya," ungkap Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Di sisi lain, agenda terdekat pemerintah pada Rabu (20/05/2026) besok adalah kehadiran Presiden Prabowo Subianto di rapat Paripurna DPR untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Pidato Kepala Negara dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WIB.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengonfirmasi bahwa kehadiran langsung Presiden untuk menyampaikan dokumen KEM PPKF ini merupakan momen pertama kalinya, karena biasanya agenda tersebut diwakili oleh menteri keuangan.

"Ya, rencananya seperti itu ya. Jadi, untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan langsung oleh Presiden," ujar Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR.

Setelah penyampaian pidato oleh Presiden Prabowo, rapat paripurna DPR akan tetap dilanjutkan untuk membahas dua agenda lainnya. Agenda berikutnya mencakup Laporan Badan Legislasi DPR mengenai evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional RUU Prioritas tahun 2026 yang diteruskan dengan pengambilan keputusan.