1 jam yang lalu
Jakarta (ANTARA) - Anggaran pendidikan selalu menjadi salah satu indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur keseriusan negara dalam membangun sumber daya manusia.
Sejak konstitusi mengamanatkan alokasi minimal 20 persen APBN untuk sektor pendidikan, anggaran besar tersebut dituntut mampu menghadirkan perubahan nyata yang dirasakan sekolah, guru, dan peserta didik.
Dalam konteks itu, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti di Istana Merdeka, Jakarta, pada 11 Juni 2026 memberikan gambaran mengenai arah kebijakan pendidikan yang sedang ditempuh pemerintah.
Pembahasan yang mengemuka menyeluruh mulai dari pembangunan fisik sekolah, kesejahteraan guru, penguatan kualitas pembelajaran, hingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjadi salah satu program terbesar dalam struktur belanja pendidikan nasional.
Pada 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp769,1 triliun atau tepat 20 persen dari total APBN. Pemerintah konsisten dalam menjaga amanat konstitusi, sekaligus menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional.
Namun, di balik angka yang besar tersebut, terdapat sejumlah program yang menjadi tumpuan harapan untuk memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia secara lebih konkret.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah perbaikan infrastruktur pendidikan melalui program revitalisasi sekolah. Selama bertahun-tahun, persoalan bangunan sekolah yang rusak menjadi masalah yang berulang di berbagai daerah. Tidak sedikit sekolah yang masih menghadapi keterbatasan ruang kelas, fasilitas sanitasi yang kurang memadai, hingga kondisi bangunan yang membahayakan keselamatan siswa dan guru.
Karena itu, capaian revitalisasi 16.167 satuan pendidikan pada 2025 menjadi fondasi bagi target yang lebih besar pada tahun berikutnya. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan Rp14 triliun untuk merevitalisasi 11.744 satuan pendidikan, ditambah 60.000 satuan pendidikan baru yang juga akan mendapatkan perbaikan. Dengan demikian, total 71.744 satuan pendidikan dari berbagai jenjang akan tersentuh program ini.
Lebih dari sekadar pembangunan fisik, revitalisasi sekolah juga diposisikan sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal. Berbeda dengan proyek konstruksi berskala besar yang sering dikerjakan oleh kontraktor nasional, program ini menggunakan pola swakelola sehingga pelaksanaannya melibatkan masyarakat dan tenaga kerja di sekitar sekolah. Pemerintah memperkirakan sekitar 1,1 juta orang akan terlibat dalam proses revitalisasi tersebut dengan masa pekerjaan antara tiga hingga delapan bulan.
Dampak program ini terasa semakin penting ketika melihat kondisi sekolah di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Selama bertahun-tahun, kesenjangan kualitas infrastruktur pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil menjadi salah satu tantangan terbesar pemerataan pendidikan.
Banyak sekolah yang beroperasi dengan fasilitas terbatas, bahkan ada yang belum pernah memperoleh perbaikan signifikan selama puluhan tahun. Karena itu, percepatan revitalisasi dapat dipandang sebagai upaya memperkecil kesenjangan layanan pendidikan yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah nasional.
Di saat yang sama, pemerintah juga mulai memperkenalkan konsep Sekolah Nasional Terintegrasi. Program ini dirancang sebagai model sekolah unggulan nonasrama dengan layanan pendidikan yang terintegrasi dan standar yang lebih tinggi dibanding sekolah reguler pada umumnya. Tahun ini direncanakan pembangunan 100 sekolah, dengan sebagian memanfaatkan fasilitas yang sudah dimiliki Kemendukdasmen dan sebagian lainnya dibangun baru di daerah yang telah dipilih.
Kehadiran Sekolah Nasional Terintegrasi ini meratakan akses, dan pemerintah mulai memikirkan pengembangan pusat-pusat keunggulan pendidikan yang dapat menjadi contoh bagi sekolah lain. Tantangan berikutnya tentu terletak pada bagaimana memastikan sekolah unggulan tersebut tidak justru memperlebar kesenjangan kualitas antardaerah, melainkan menjadi pengungkit peningkatan mutu pendidikan secara lebih luas.
Jika revitalisasi sekolah menyasar aspek fisik, maka program peningkatan kesejahteraan guru diarahkan pada faktor yang sering disebut sebagai jantung pendidikan. Berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas guru memiliki pengaruh besar terhadap hasil belajar peserta didik. Karena itu, peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari agenda reformasi pendidikan.
Pemerintah menaikkan tunjangan guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Sementara itu, guru ASN tetap memperoleh tunjangan sebesar gaji pokok. Yang tidak kalah penting adalah perubahan mekanisme penyaluran yang kini dilakukan langsung ke rekening guru setiap bulan. Langkah ini bertujuan mengurangi rantai birokrasi yang selama ini kerap menjadi sumber keterlambatan pencairan.
Dari sisi anggaran, peningkatan tersebut tercermin dalam kenaikan alokasi Tunjangan Profesi Guru non-ASN yang mencapai Rp11,5 triliun pada 2026. Pemerintah juga memperbesar anggaran untuk Tunjangan Khusus Guru di wilayah 3T serta berbagai skema bantuan lain yang secara keseluruhan nilainya melampaui Rp14 triliun.
Namun kesejahteraan bukan satu-satunya fokus. Pemerintah juga berupaya memperbaiki kualitas tenaga pendidik melalui program beasiswa berbasis Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Program ini menyasar guru yang belum memiliki kualifikasi akademik D4 atau S1. Jika pada 2025 penerima beasiswa berjumlah 12.500 orang, maka pada 2026 targetnya meningkat menjadi 150.000 guru.
Peningkatan kompetensi guru adalah investasi jangka panjang. Di tengah perubahan teknologi dan kebutuhan keterampilan abad ke-21, tuntutan terhadap kualitas tenaga pendidik semakin besar. Oleh karena itu, penguatan kapasitas guru menjadi salah satu faktor penting yang akan menentukan efektivitas berbagai program pendidikan lainnya.
Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis menjadi kebijakan yang paling banyak mendapat perhatian publik karena besarnya anggaran yang dialokasikan. Dari total anggaran pendidikan Rp769,1 triliun, sekitar Rp223,5 triliun dialokasikan untuk program ini melalui Badan Gizi Nasional.
Pemerintah memandang MBG bukan sekadar program bantuan pangan. Program tersebut ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia yang menghubungkan pemenuhan gizi dengan peningkatan kualitas belajar.
Dalam kerangka yang lebih luas, MBG juga diintegrasikan dengan program pembentukan karakter melalui konsep 7 Kebiasaan Indonesia Hebat yang mencakup pola hidup sehat, disiplin, dan kebiasaan belajar.
Hingga 10 Juni 2026, sekitar 43 juta peserta didik atau 80,7 persen dari total murid telah menerima manfaat program tersebut. Cakupan yang besar ini menjadikan MBG sebagai salah satu program sosial dan pendidikan terbesar yang pernah dijalankan pemerintah dalam beberapa dekade terakhir.
Meski demikian, besarnya alokasi MBG juga memunculkan diskusi mengenai definisi anggaran pendidikan. Sejumlah akademisi mempertanyakan apakah program tersebut layak dimasukkan ke dalam komponen mandatory spending pendidikan. Perdebatan itu berkutat menyoal isu pendidikan dari jumlah anggaran hingga tentang prioritas penggunaan anggaran dan cara mengukur dampaknya terhadap kualitas pendidikan.
Di luar MBG, pemerintah juga melanjutkan transformasi pembelajaran berbasis teknologi melalui distribusi Interactive Flat Panel (IFP). Sebanyak 288.865 unit telah didistribusikan pada 2025 dan kini digunakan di berbagai sekolah. Kehadiran perangkat tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk mendorong proses pembelajaran yang lebih interaktif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.
Jika dicermati secara keseluruhan, ketiga agenda besar yang dibahas pemerintah mengarah padaa pendekatan yang relatif utuh. Revitalisasi sekolah dan Sekolah Nasional Terintegrasi berupaya memperbaiki fondasi fisik pendidikan. Peningkatan tunjangan dan beasiswa guru menyasar kualitas sumber daya manusia yang menggerakkan proses belajar. Sementara MBG dan IFP diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran serta dukungan terhadap perkembangan peserta didik.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan tidak akan ditentukan oleh besarnya angka anggaran semata. Yang lebih penting adalah sejauh mana investasi pendidikan tersebut mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan layanan pendidikan, dan perbaikan hasil belajar siswa di seluruh Indonesia.
Tahun 2026 akan menjadi salah satu periode penting untuk melihat apakah konsistensi menjaga anggaran pendidikan pada level 20 persen APBN benar-benar mampu menghasilkan perubahan yang selama ini diharapkan banyak pihak dari sektor pendidikan nasional.
Baca juga: F-Golkar MPR: Anggaran pendidikan harus murni untuk pendidikan
Baca juga: Atasi masalah anak tak sekolah, anggaran pendidikan DKI perlu ditambah
Baca juga: Anggota DPR nilai alokasi anggaran pendidikan belum sesuai kebutuhan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·