UI perkuat implementasi program Smart Village solusi pembangunan desa

Depok (ANTARA) - Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial (DPIS) UI menjalin kolaborasi strategis bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, dan desa-desa mitra untuk memperkuat implementasi program Smart Village.

Kepala Subdirektorat Pemberdayaan dan Inovasi Sosial DPIS UI Ns. La Ode Abd Rahman di Depok, Kamis menekankan bahwa Smart Village bukan sekadar digitalisasi administratif, melainkan transformasi ekosistem desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

“Smart Village bukan sekadar digitalisasi desa, tetapi tentang masyarakat yang melek literasi digital, sigap, dan adaptif,” tegasnya.

Baca juga: ILUNI FKUI-FIAKSI buka posko bantu dokter internship hadapi tantangan

Ia menekankan, pentingnya peran generasi muda yang melek literasi digital sebagai penerjemah teknologi di desa, yang mampu menghubungkan desa dengan dunia luar.

UI juga membawa gagasan bahwa keberhasilan Smart Village harus dilihat dari impact dan bukan sekadar output. Paradigma baru pembangunan desa menuntut pendekatan partisipatif, di mana desa menjadi aktor utama, bukan sekadar penerima program.

Hal ini sejalan dengan kerangka teori Socio-technical System yang menekankan keterkaitan erat antara teknologi dan unsur sosial manusia agar dapat berfungsi secara efektif.

Pilar Smart Village yang dibawa UI mencakup empat dimensi utama. Pertama, Smart Governance, yang menekankan pelayanan publik berbasis digital, transparansi data, dan tata kelola berbasis informasi.

Kedua, Smart Economy, yang mendorong digitalisasi UMKM, pengembangan marketplace desa, serta wisata berbasis teknologi.

Ketiga, Smart Society, yang berfokus pada literasi digital, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial. Keempat, Smart Environment, yang menekankan energi terbarukan, pengelolaan lingkungan, serta praktik pertanian cerdas.

Bagi UI, teknologi hanyalah enabler, sementara kunci keberhasilan tetap ada pada masyarakat dan tata kelola pemerintahan desa yang adaptif.