Utang Pemerintah di Triwulan I Tembus Rp 258,7 Triliun

KEMENTERIAN Keuangan melaporkan per 31 Maret 2026 pemerintah sudah menarik utang baru sebesar Rp 258,7 triliun. Utang pemerintah di triwulan I mencapai 31,1 persen dari total target penarikan Rp 832,2 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.

Data tersebut dipaparkan dalam lembar Power Point yang dirilis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Kamis, 30 April 2026. “Pembiayaan APBN 2026 dikelola secara prudent dan terukur serta memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, dan dinamika pasar keuangan,” demikian bunyi kutipan dalam paparan tersebut.

Penarikan utang digunakan untuk pembiayaan program dan menutup defisit APBN. Berdasarkan paparan Kemenkeu, sampai Maret 2026, APBN telah mengalami defisit Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan keseimbangan primer negatif Rp 95,8 triliun.

“Posisi ini masih sangat terjaga, terukur, dan sesuai desain APBN 2026. Pembiayaan anggaran juga dikelola secara prudent, efisien, dan fleksibel mengikuti dinamika pasar keuangan,” ucap Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Deni Sujantoro dalam keterangan resmi.

Adapun defisit anggaran tahun ini ditargetkan mencapai Rp 689,1 triliun atau naik dari tahun lalu yang ditargetkan Rp 616 triliun. Berdasarkan Undang-Undang APBN Nomor 17 tahun 2025, pembiayaan utang tahun ini ditargetkan Rp 832,2 triliun. Naik dibanding target utang tahun lalu yang sebesar Rp 775,9 triliun.

Secara keseluruhan, posisi utang pemerintah berdasarkan data terakhir atau 31 Desember 2025 telah mencapai Rp 9.637,90 triliun. Utang pemerintah didominasi Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 87,02 persen dari total utang. 

Dari total pinjaman pemerintah saat ini, porsi utang dari SBN sebesar Rp 8.387,23 triliun. Sisanya adalah utang yang berasal dari pinjaman, yakni Rp 1.250,67 triliun.