Wamendagri Bima Arya Paparkan Tiga Gelombang Kepemimpinan Kepala Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menjabarkan transformasi gaya kepemimpinan kepala daerah dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 di Palembang, Sabtu (25/4/2026). Dilansir dari Detikcom, terdapat tiga gelombang perubahan gaya kepemimpinan yang menyesuaikan tantangan zaman sejak dimulainya Pilkada langsung pada 2005.

Analisis tersebut disampaikan Bima Arya sebagai bentuk evaluasi perjalanan otonomi daerah yang telah berlangsung selama tiga dekade. Ia menyebutkan bahwa setiap fase memiliki karakteristik unik, mulai dari fokus kebutuhan dasar hingga akselerasi visi nasional di tingkat lokal.

"Pak Gubernur dan seluruh kepala daerah yang hari ini berkenan hadir, teman-teman Kemendagri, Bapak-Ibu yang saya hormati. Sejak Pilkada langsung 2005, kita mengamati banyak langgam kepemimpinan di daerah," kata Bima Arya, Wamendagri.

Bima Arya menjelaskan bahwa gelombang pertama kepemimpinan ditandai oleh figur yang fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Nama Joko Widodo saat menjabat Wali Kota Solo menjadi salah satu representasi utama dalam periode ini.

"Gelombang pertama, kepala daerah yang menjadi media darling saat itu adalah Wali Kota Solo, Bupati Jembrana, Bupati Sragen; ikonnya waktu itu Pak Jokowi. Dikenal karena saat itu inovasi yang khas pada kebutuhan dasar: di Bali itu kesehatan, Pak Jokowi itu lapangan pekerjaan, UMKM, dan hal-hal lain yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat," lanjut Bima Arya, Wamendagri.

Memasuki fase kedua, muncul deretan pemimpin yang mengedepankan inovasi progresif dan konsep kota pintar. Tokoh-tokoh seperti Tri Rismaharini, Ridwan Kamil, hingga Abdullah Azwar Anas disebut sebagai penggerak gelombang inovasi tersebut.

"Ada gelombang berikutnya setelah batch-nya atau angkatannya Pak Jokowi, yaitu Ibu Risma, Pak Ridwan Kamil, Azwar Anas Banyuwangi, dan seterusnya. Yang batch kedua ini juga dikenal dengan hal-hal yang khas. Kalau fase pertama itu kebutuhan dasar, fase kedua itu inovasi-inovasi yang breakthrough. Mulailah kita semua familiar dengan Smart City, mulailah kita familiar dengan istilah inovasi dan kolaborasi," ujar Bima Arya, Wamendagri.

Wamendagri menilai tantangan bagi pemimpin daerah di masa sekarang atau gelombang ketiga semakin kompleks. Ia tidak menampik adanya persepsi bahwa ruang gerak daerah semakin terbatas akibat sinkronisasi dengan program prioritas nasional.

"Dan hari ini mungkin Bapak-Ibu semua masuk gelombang ketiga atau gelombang keempat dengan tantangan yang juga bisa sama, bisa beda. Ada yang mengatakan bahwa saat ini adalah masa yang paling nggak enak menjadi kepala daerah. Saya yakin yang ini pasti ada yang mencoba tepuk tangan nih ya," ucap Bima Arya, Wamendagri.

Pemerintah pusat melalui Kemendagri tetap mendorong para pemimpin daerah untuk optimis dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, kemampuan akselerasi menjadi faktor penentu keberhasilan kepemimpinan saat ini.

"Nah, hari ini Bapak-Ibu merasa bahwa ya, katakanlah, ini program prioritas strategis nasional ini membuat ruang di daerah ini kemudian menjadi mengecil. Nah, itu tergantung persepsi dan tergantung aksi masing-masing. Di Kemendagri ini, Bapak-Ibu sekalian, kami sering mendengar curhatan dari teman-teman kepala daerah. Nggak sedikit yang komplain, mengeluh, tapi ada juga yang semangat," ucap Bima Arya, Wamendagri.

Bima menekankan pentingnya keselarasan visi antara Presiden dan pemerintah daerah agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat. Hal ini menjadi alasan utama penggunaan istilah akselerator dalam tema kegiatan tersebut.

"Nah, kenapa hari ini judulnya adalah Akselerator? Karena sejatinya yang hari ini menjadi bahasa utama kita adalah akselerasi. Bagaimana semua visi Presiden di tingkat nasional itu nyambung, terakselerasi dengan daerah," lanjut Bima Arya, Wamendagri.

Meskipun mengakui banyak pencapaian positif selama 30 tahun otonomi daerah, Bima memberikan catatan kritis mengenai kemandirian fiskal. Kapasitas keuangan sebagian besar daerah dinilai masih belum mandiri secara penuh.

"Karena hari ini 30 tahun Otonomi Daerah, Bapak-Ibu, teman-teman sekalian, ya, 30 tahun. Dan kalau kita bicara apa yang kita dapat selama 30 tahun, kemunculan media darling, ikon-ikon di daerah itu contohnya, kepala daerah berprestasi. Tetapi kapasitas fiskal yang sebagian besar masih belum mandiri, itu juga PR kita. 30 tahun yang penuh dengan catatan yang baik, tapi 30 tahun yang juga perlu kita akselerasikan bersama," ucap Bima Arya, Wamendagri.

Ajang penghargaan di Palembang ini merupakan pembuka dari rangkaian kegiatan nasional di enam pulau besar Indonesia. Empat kategori utama yang dinilai meliputi pengendalian inflasi, pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting, serta pembiayaan kreatif.