Wamendiktisaintek Temui Demonstran Mahasiswa dan Teken Pakta Integritas

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan, menemui massa mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di depan kantor Kemendiktisaintek, Jakarta Pusat, pada Senin, 4 Mei 2026. Aksi tersebut melibatkan aliansi dari BEM Universitas Indonesia (UI), BEM SI Kerakyatan, dan Cipayung Plus yang membawa tujuh tuntutan utama terkait perbaikan sistem pendidikan nasional.

Dilansir dari Detikcom, Fauzan menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa selaras dengan visi kementerian dalam membenahi dunia pendidikan. Pemerintah menyatakan komitmennya untuk memberantas segala bentuk praktik yang melanggar etika dan moral di lingkungan perguruan tinggi.

"Saudara-saudara sekalian, apa yang Saudara jadikan sebagai tuntutan adalah tekad kami bersama. Kementerian Pendidikan Tinggi juga memiliki atensi kuat dalam rangka untuk memerangi kecurangan-kecurangan, perilaku-perilaku yang dianggap bertentangan dengan moral etik bangsa Indonesia," ujar Fauzan di depan Kantor Kemendiktisaintek, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).

Fauzan juga mengajak para mahasiswa untuk berperan aktif dalam menjaga integritas di lingkungan kampus masing-masing. Pihak kementerian mengklaim tetap membuka jalur komunikasi langsung bagi mahasiswa yang menemukan adanya penyimpangan etika.

"Mari kita jadikan bersama-sama kampus sebagai benteng moral, benteng etik, sehingga saudara-saudara yang ada di kampusnya masing-masing jika memang di situ menengarai ada perilaku yang kurang berkenan, yang dianggap menyimpang dari etika moral, saya persilakan Saudara berkomunikasi langsung," sambung Fauzan.

Terkait kekhawatiran mahasiswa mengenai isu penutupan program studi, Wamendiktisaintek memberikan klarifikasi bahwa kebijakan yang ada hanyalah penataan untuk penguatan kualitas pendidikan. Ia menjamin tidak ada penghapusan program studi, baik di bidang keguruan maupun disiplin ilmu lainnya.

"Saya ingin mencoba meluruskan beberapa isu. Yang pertama, isu terkait penutupan program studi, itu tidak ada. Tidak ada penutupan program studi, ya, itu tidak ada. Yang ada adalah penataan. Artinya penataan itu tidak menutup. Penataan itu memberikan penguatan terhadap program studi-program studi. Dan ini juga tidak hanya persoalan keguruan, tetapi juga program-program studi yang lain," tutur Fauzan.

Selain masalah kurikulum, Fauzan merespons tuntutan mengenai penanganan kasus kekerasan seksual di kampus. Ia menyatakan kementerian akan mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk pelecehan dan tindakan amoral lainnya.

"Dan kemudian berikutnya terkait dengan pelecehan seksual. Sekali lagi saya menyampaikan kepada Saudara-saudara bahwa pelecehan seksual atau sikap amoral yang lain termasuk korupsi yang ada di lingkungan pendidikan tinggi, maka kita wajib hukumnya menjadi orang yang pertama melakukan pembelaan terhadap hal-hal yang dianggap menyimpang," imbuh Fauzan.

Wamendiktisaintek mengakui bahwa isu pendidikan selalu menjadi topik krusial yang memerlukan solusi berkelanjutan. Ia meminta mahasiswa untuk memahami bahwa tindak lanjut atas tuntutan mereka memerlukan proses dan mekanisme tertentu.

"Apa yang saudara-saudara usulkan, insyaallah kami akan menindaklanjuti. Tentu saja menggunakan mekanisme. Ada yang bisa cepat, tetapi ada juga yang harus menggunakan mekanisme. Tentu ini memerlukan kesabaran, ya," kata Fauzan.

Dalam pertemuan tersebut, Fauzan bahkan bersedia memberikan akses komunikasi pribadi kepada perwakilan mahasiswa untuk mempermudah dialog di masa mendatang.

"Sehingga Saudara-saudara, saya berpikir, saya berharap, saudara juga dewasa dalam menanggapi situasi ini. Saudara boleh mencatat nomor saya, nomor HP saya. Kapan saja saudara bisa ketemu saya di kantor ini. Ya, saya kira itu," pungkas Fauzan.

Dalam aksi tersebut, BEM SI Kerakyatan menyodorkan pakta integritas yang berisi tujuh poin komitmen, mulai dari penghapusan komersialisasi pendidikan, jaminan pendidikan gratis dan demokratis, hingga peningkatan kesejahteraan tenaga honorer. Fauzan menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk komitmen moral mewakili Mendiktisaintek Brian Yuliarto.

Aliansi mahasiswa memberikan tenggat waktu 2 x 24 jam bagi kementerian untuk melakukan langkah konkret pasca penandatanganan pakta tersebut. Jika tidak ada tindak lanjut, massa mengancam akan melakukan eskalasi gerakan dengan jumlah partisipan yang lebih besar di berbagai wilayah Indonesia.