Warga Jepang Desak Kebijakan Hemat Energi di Tengah Kekhawatiran Pasokan

Perang di Timur Tengah yang terjadi antara AS-Israel dengan Iran memberikan tekanan kepada pemerintah Jepang untuk mempertimbangkan langkah-langkah hemat energi. Ini menjadi tantangan bagi pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi yang berupaya meredakan kekhawatiran masyarakat terkait kekurangan pasokan energi.

Dikutip dari Bloomberg, Senin (27/4), Jepang menjadi salah satu negara yang sangat bergantung pada pasokan energi dari Teluk Persia. Jepang sampai saat ini menghindari langkah-langkah konservasi yang telah dilakukan di negara-negara lain seperti Australia dan Korea Selatan.

Jepang telah bergantung pada pelepasan cadangan minyak strategisnya, sambil mencari sumber pasokan alternatif. Pemerintah juga berhati-hati agar tidak merugikan pertumbuhan ekonomi atau memicu kepanikan konsumen.

Namun, publik tampaknya menginginkan lebih banyak tindakan dari pemerintah. Dalam survei yang dilakukan oleh Nikkei dan TV Tokyo, sekitar 74 persen responden menilai diperlukan penghematan energi. Survei lain yang dilakukan oleh penyiar ANN pada pekan lalu menunjukkan 64 persen responden menilai pemerintah harus mengeluarkan langkah-langkah konservasi.

"Masyarakat sangat teliti, sehingga ketika pemerintah mengajukan permintaan, mereka akan berusaha keras mematuhinya," kata Menteri Perdagangan Ryosei Akazawa dalam konferensi pers pada Jumat (24/4) lalu.

"Kita harus berhati-hati untuk tidak melebih-lebihkan atau menyebarkan cerita-cerita seram yang membuat masyarakat terlalu cemas," katanya, sambil menyebut saat ini tidak diperlukan langkah-langkah konservasi.

Takaichi telah berulang kali menyatakan Jepang memiliki pasokan minyak yang cukup dan telah mengamankan pasokan yang stabil hingga tahun depan. Namun, Jepang tidak kebal dari dampak lanjutan perang yang kini telah memasuki minggu ke-9, dan blokade ganda Selat Hormuz. Kekurangan nafta juga menyebabkan produsen tisu toilet menangguhkan pesanan baru dan turut berdampak pada perusahaan petrokimia dan perlengkapan rumah tangga lainnya.

Organisasi bisnis dan industri utama juga telah mengambil pendekatan hati-hati dalam mengomentari perlunya langkah-langkah dari sisi permintaan.

Dalam wawancara dengan Nippon TV beberapa waktu lalu, Direktur pelaksana Petroleum Association of Japan, Hideo Suzuki, mengatakan Jepang merupakan satu-satunya negara yang bergantung pada minyak Timur Tengah yang belum mengambil langkah untuk menekan permintaan, dan mendesak pemerintah segera mengambil tindakan.

Namun dalam pernyataan yang dirilis oleh asosiasi di kemudian hari, mereka mengatakan Jepang telah mengamankan pasokan minyak yang cukup untuk saat ini, dan tidak diperlukan langkah untuk membatasi konsumsi. PAJ mengatakan, pernyataan Suzuki didasarkan pada skenario jika perang terus berlanjut, maka diperlukan langkah-langkah.

Meski pemerintah pusat enggan meluncurkan langkah-langkah konservasi, berbagai upaya mulai muncul di tingkat pemerintah daerah/lokal. Prefektur Tottori, misalnya, telah memulai kampanye tahunan lebih awal yang mendorong para birokrat untuk meninggalkan jas dan dasi, dan menggantinya dengan pakaian yang lebih ringan untuk mengurangi penggunaan AC.

Pemerintah Metropolitan Tokyo juga mengeluarkan kampanye serupa pekan lalu. Mereka mengizinkan karyawan menggunakan celana pendek di kantor untuk pertama kalinya.

PM Jepang Sebut Aktivitas Ekonomi Tak Boleh Berhenti karena Masalah Pasokan Energi

Sementara itu, Takaichi mengomentari publik yang meminta pemerintah untuk mengambil langkah pembatasan energi karena isu pasokan energi. Menurut Takaichi, aktivitas ekonomi tidak boleh berhenti.

"Saya rasa aktivitas ekonomi atau sosial harus dihentikan saat ini," kata Takaichi mengomentari pertanyaan dari anggota parlemen oposisi terkait perlunya menerapkan langkah-langkah ekonomi darurat, dikutip dari Kyodo News.

Takaichi mengatakan, pemerintahannya sedang bekerja untuk mengamankan pasokan minyak dari sumber lainnya.

Di antara negara-negara Asia yang terdampak oleh blokade Selat Hormuz, Korsel telah mendesak warganya untuk mengurangi penggunaan energi. Sementara Malaysia mendorong work from home (WFH) untuk mengurangi konsumsi energi.

Takaichi mengatakan untuk saat ini tidak perlu menyusun anggaran tambahan, setelah parlemen mengesahkan anggaran fiskal 2026 senilai 122,31 triliun yen pada awal April lalu. Pemerintah dapat menggunakan anggaran cadangan jika diperlukan untuk menanggapi situasi di Timur Tengah.