Moskow (ANTARA) - Otoritas Yunani tengah mempertimbangkan larangan anonimitas di internet guna mencegah penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian oleh pengguna anonim, kata Menteri Digital Yunani, Dimitris Papastergiou, Selasa.
"Masalah utama di balik anonimitas adalah toksisitas – siapa pun, apalagi di media sosial, dapat mencemarkan nama baik seseorang sekaligus membunuh karakter tanpa menghadapi konsekuensi apa pun… Kita harus menemukan cara yang mensyaratkan platform untuk memverifikasi identitas akun," kata Papastergiou kepada portal berita Euractiv.
Dia mengatakan bahwa di Yunani Kuno, masyarakat dapat secara terbuka menyampaikan pandangan dan berbagi pendapat, dan model tersebut harus “menginspirasi” pengembangan bentuk baru “demokrasi digital.”
Menurutnya, gagasan tersebut telah dibahas pemerintah selama beberapa bulan dan kini sedang ditinjau di tingkat tertinggi, termasuk di kantor Perdana Menteri. Papastergiou juga menyebut terdapat beberapa solusi teknis untuk memverifikasi identitas pengguna.
Euractiv melaporkan bahwa upaya sebelumnya oleh aparat penegak hukum Yunani untuk mengidentifikasi pengguna yang menyebarkan ujaran kebencian dan fitnah secara anonim tidak membuahkan hasil.
Portal tersebut, mengutip juru bicara pemerintah Yunani Pavlos Marinakis, menyebutkan bahwa inisiatif ini tidak bertujuan menghapus anonimitas atau nama samaran, melainkan memastikan setiap akun terhubung dengan individu yang terverifikasi.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti
Baca juga: Memperkokoh kedaulatan informasi lewat Badan Komunikasi Pemerintahan
Baca juga: Perusahaan AS bayar denda atas komentar palsu aturan netralitas bersih
Baca juga: PTDI gandeng Scytalys Yunani ubah N219 jadi pengintai maritim canggih
Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·