Zarubezhneft Lanjutkan Proyek Blok Tuna pada Juni 2026

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, melakukan pertemuan dengan perusahaan migas asal Rusia, Joint Stock Company Zarubezhneft, di Kazan pada Rabu (13/5/2026) untuk membahas keberlanjutan investasi di Indonesia. Pertemuan yang berlangsung di sela Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia-Rusia tersebut menghasilkan kepastian mengenai proyek strategis di Laut Natuna, dilansir dari Kompas.

Fokus utama pembahasan adalah kelanjutan proyek Blok Tuna yang sempat mengalami penundaan. Hambatan tersebut muncul setelah Premier Oil, anak usaha Harbour Energy, memutuskan untuk mundur dari kemitraan proyek di perairan Natuna tersebut.

Pemerintah Indonesia menyambut baik pernyataan kesediaan perusahaan Rusia tersebut untuk segera memulai kembali operasional di lapangan. Berdasarkan laporan kementerian, Zarubezhneft telah memegang 50 persen hak partisipasi pada Proyek Tuna melalui ZN Asia Ltd. sejak tahun 2020.

"Kami bertemu dengan Zarubezhneft dan membahas kelanjutan proyek Blok Tuna yang masih tertunda. Zarubezhneft menyatakan komitmennya untuk melanjutkan proyek tersebut pada Juni bulan depan," ujar Yuliot, Wakil Menteri ESDM.

Komitmen ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap target peningkatan produksi minyak dan gas bumi (lifting) nasional. Selain blok tersebut, Zarubezhneft juga menjajaki peluang investasi lain melalui reaktivasi sumur-sumur yang sudah tidak aktif di Indonesia.

Delegasi Rusia dalam forum tersebut turut mengajukan permintaan teknis terkait prosedur kepatuhan bagi entitas yang ditunjuk oleh Zarubezhneft. Hal ini berkaitan dengan rencana memulai suplai minyak mentah ke pasar domestik Indonesia.

"Kerja sama di sektor energi dengan Rusia telah menghasilkan berbagai komitmen investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi dan kilang minyak, ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil," tutur Yuliot, Wakil Menteri ESDM.

Pemerintah saat ini tengah menyusun Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dengan target kapasitas tambahan sebesar 70 gigawatt. Porsi energi baru terbarukan direncanakan mencapai 40 GW atau sekitar 62 persen dari total target tersebut.

"Hal ini sejalan dengan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan energi, baik untuk bahan bakar minyak maupun listrik," ucap Yuliot, Wakil Menteri ESDM.

Rencana pembangunan dua unit pembangkit listrik tenaga nuklir berkapasitas 500 megawatt juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah. Pertemuan bilateral sebelumnya pada Selasa (12/5/2026) bersama Deputi Perdana Menteri Pertama Rusia, Denis Manturov, juga telah mempertegas kerja sama di bidang kilang minyak Tuban dan energi nuklir.