1.300 warga Kabupaten Solok tolak bantuan sosial karena sudah mampu

1 jam yang lalu

Solok (ANTARA) - Sebanyak 1.300 keluarga di Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar) mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial (bansos) karena merasa sudah mampu dan mandiri.

Wakil Bupati (Wabup) Solok Candra di Solok, Sabtu mengatakan lebih dari 1.300 warga secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan karena merasa sudah mampu secara ekonomi.

Ia mengatakan data tersebut didapatkan setelah pemerintah Kabupaten Solok melakukan langkah transparansi melalui program labelisasi rumah penerima bantuan sosial.

Kebijakan tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui secara terbuka siapa saja penerima bantuan pemerintah.

“Berdasarkan laporan dari ibu Kadis Sosial, bersama bapak bupati, kami turun langsung ke lapangan dan melakukan labelisasi rumah penerima bantuan. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Solok terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan program bantuan sosial yang tepat sasaran melalui pemutakhiran data yang akurat dan terverifikasi.

Baca juga: Mensos: Ada 470.000 KPM baru bansos hasil pemutakhiran DTSEN

Upaya tersebut dibahas dalam diskusi verifikasi dan validasi data bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok yang berlangsung di Rumah Dinas Wakil Bupati Solok.

Wabup Solok tersebut juga menegaskan bahwa sinkronisasi dan pemutakhiran data merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh program bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Menurutnya pemerintah Kabupaten Solok bersama BPS, Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta para petugas lapangan terus melakukan pembenahan dan verifikasi data secara menyeluruh.

“Alhamdulillah, untuk wilayah Sumatera Barat, Kabupaten Solok termasuk daerah yang cukup baik dalam melakukan update dan pemutakhiran data. Ini berkat kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, BPS, Dinas Sosial, serta teman-teman PKH dan petugas lapangan,” ujar dia.

Baca juga: Pemerintah perluas digitalisasi bansos ke 42 kota mulai 1 Juni

Ia menjelaskan validasi data menjadi salah satu kunci utama dalam mendukung efektivitas program pengentasan kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial agar tidak salah sasaran.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Solok Bambang Suryanggono menyampaikan apresiasi terhadap sinergi yang telah terbangun antara pemerintah Kabupaten Solok dengan BPS selama ini.

Ia berharap kerja sama tersebut terus diperkuat demi meningkatkan kualitas data pembangunan daerah serta mendukung berbagai program pemerintah yang berbasis data akurat.

“Semoga kerja sama ini terus berlanjut dan semakin solid. BPS tentu membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar semangat memperbaiki berbagai indikator pembangunan dapat terus berjalan,” kata Bambang.

Baca juga: Kemensos bentuk tim lintas sektor percepat digitalisasi bansos

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.