300 Ribu Buruh Bakal Kepung Monas Peringati May Day 2026

Ratusan ribu pekerja dari berbagai wilayah dipastikan bakal memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, dalam rangka peringatan Hari Buruh atau May Day tahun ini. Aksi besar-besaran tersebut rencananya akan diikuti oleh sekitar 300 ribu buruh.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, menjelaskan bahwa mobilisasi massa ini merupakan respons atas langkah pemerintah yang mulai mengakomodasi tuntutan para pekerja. Hal ini dilansir dari Detik Finance pada Senin (27/4/2026).

Sejumlah isu krusial yang mendapat lampu hijau dari pemerintah meliputi rencana ratifikasi Konvensi ILO 188 terkait perlindungan nelayan. Selain itu, terdapat dorongan pengesahan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) hingga pengetatan aturan mengenai outsourcing.

"1 Mei ada hampir 300 ribu kaum buruh ya akan bersama-sama kita apel di Monas, merespons Alhamdulillah karena beberapa harapan kaum buruh itu diterima oleh negara, dalam hal ini adalah oleh pemerintah, misalnya ada ratifikasi konvensi 188 ILO tentang perlindungan nelayan, tentang undang-undang PPRT, mungkin outsourcing yang agak diperketat sekali ya tidak sembarangan seperti sekarang," ujar Jumhur.

Para pekerja juga menaruh harapan besar agar pembahasan Undang-undang Ketenagakerjaan dapat berjalan lebih adil bagi seluruh pihak. Langkah-langkah kebijakan yang diambil pemerintah saat ini dinilai Jumhur sebagai bentuk perhatian nyata terhadap kesejahteraan kaum buruh.

Aksi Konvoi dan Kehadiran Tokoh Negara

Jumhur Hidayat sendiri menyatakan kesiapannya untuk terjun langsung memimpin jalannya aksi di lapangan. Ia berencana memimpin rombongan buruh asal Jakarta dengan mengendarai sepeda motor menuju pusat lokasi titik temu di Monas.

"Saya sendiri rencana itu hari libur ya, kalaupun saya benar dilantik (jadi Menteri), ini hari libur saya akan naik motor memimpin yang dari Jakarta ya sekitar 40 ribu naik motor, kita akan ke Monas sama-sama bergabung dengan teman-teman dari Jabodetabek yang naik bus," kata Jumhur.

Selain massa buruh, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan hadir dalam peringatan May Day 2026 tersebut. Kehadiran kepala negara diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah dan elemen pekerja.

Di sisi lain, pemerintah tengah mematangkan persiapan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK). Payung hukum badan ini nantinya akan berbentuk Keputusan Presiden (Keppres).

Keberadaan satgas tersebut diproyeksikan mampu mengantisipasi adanya gelombang PHK di masa depan. Selain itu, badan ini bertugas menjaga stabilitas ekonomi para buruh agar tetap terjaga di tengah dinamika industri.

"Kemarin sih teman-mana dari Kesejahteraan Buruh, kita yang mengusulkan yang paling utama Satgas PHK, dan insyaallah itu juga rencananya Bapak Presiden akan membuat Keppres tentang Satgas Mitigasi PHK. Jadi, gimana caranya intervensi apa yang bisa dilakukan oleh semua, terutama oleh pemerintah dalam rangka mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh," ujar Jumhur.