86 Juta Penduduk Indonesia Tergolong Kelas Menengah Transisi, Mandiri Institute Soroti Kualitas Kerja

Riset yang dilakukan Mandiri Institute pada Senin (13/4/2026) mengungkapkan bahwa struktur demografi ekonomi di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Studi tersebut mencatat bahwa sebanyak 86 juta penduduk, atau sekitar sepertiga dari total populasi, termasuk dalam kategori kelas menengah transisi.

Kelompok ini, meskipun menunjukkan mobilitas ekonomi yang dinamis, dinilai rentan terhadap berbagai gejolak. Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, menyatakan bahwa kelompok ini meliputi upper aspiring middle class (AMC) dan lower middle class (MC).

Resiliensi ekonomi nasional masih dapat terjaga di tengah fluktuasi global, didukung oleh konsumsi rumah tangga yang kuat, berkontribusi 54% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Aktivitas konsumsi ini berperan sebagai penahan yang efektif terhadap guncangan eksternal, menurut riset Mandiri Institute.

Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ini, penguatan kualitas lapangan kerja bagi kelompok masyarakat di zona transisi menjadi krusial. Langkah ini bertujuan mendorong mobilitas ekonomi yang lebih tinggi dan berkesinambungan, serta menciptakan akselerasi pertumbuhan yang inklusif di semua lapisan masyarakat.

Andry Asmoro, seperti dilansir dari Bloomberg Technoz, menjelaskan bahwa dinamika pada kelompok transisi ini menjadi tantangan serius bagi penguatan struktur ekonomi Indonesia. Data yang dihimpun dari tahun 2019 hingga 2025 menunjukkan penurunan jumlah Lower MC lebih dari 11 juta orang.

Sementara itu, kelompok Upper AMC cenderung stagnan di bawah ambang batas kelas menengah. Berbanding terbalik, kelompok menengah atas, yakni Middle MC dan Upper MC, justru mengalami peningkatan sebesar 416 ribu orang.

Asmoro menambahkan, tantangan selanjutnya adalah memastikan masyarakat di zona transisi memiliki daya dorong yang memadai. Ini penting agar mereka dapat terus bergerak menuju level ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Kajian Mandiri Institute menyoroti bahwa kualitas pekerjaan menjadi faktor pembeda utama antara kelas menengah transisi dengan kelompok ekonomi yang lebih mapan. Meskipun lebih dari 50% dari kelompok transisi telah terserap di sektor formal, angka ini masih jauh tertinggal 28 poin persentase dibandingkan kelas menengah mapan.

Disparitas kualitas ini membatasi kemampuan masyarakat dalam mengakumulasi aset dan meningkatkan kerentanan mereka terhadap guncangan ekonomi. Rendahnya kualitas pendapatan ini juga tercermin dari struktur pengeluaran kelompok Upper AMC dan Lower MC.

Mayoritas pengeluaran mereka masih terfokus pada kebutuhan primer, dengan alokasi terbesar untuk mobilitas (20%), perumahan (13%), dan tagihan rutin (10%). Porsi untuk peningkatan kesejahteraan, seperti kesehatan dan pendidikan, hanya mencapai 15%.

"Kondisi ini menyisakan ruang konsumsi sekunder seperti lifestyle, barang elektronik, dan barang tahan lama yang sangat terbatas, yakni hanya sekitar 18%," kata Andry Asmoro.

Keterbatasan finansial juga mengakibatkan minimnya kepemilikan aset cadangan atau buffer asset. Tercatat, hanya 21% rumah tangga Upper AMC yang memiliki aset likuid seperti emas. Angka ini sangat rendah dibandingkan dengan kelompok Upper MC yang mencapai 69%.

Tanpa aset cadangan yang memadai, kelompok transisi ini sangat rentan terhadap risiko inflasi dan potensi kehilangan pendapatan. Asmoro menekankan pentingnya langkah strategis yang terpusat pada penguatan kualitas lapangan kerja.

Hal ini dapat dicapai melalui keunggulan berkelanjutan di sektor-sektor produktif. Upaya ini perlu didukung oleh perbaikan daya saing investasi dan kemudahan berusaha, disertai stimulus fiskal untuk mendorong ekspansi sektor riil serta penciptaan pekerjaan berkualitas.

Estimasi Mandiri Institute menunjukkan bahwa lebih dari 2 juta penduduk dari kelompok transisi berpotensi untuk naik ke kelas menengah. Mereka memiliki resiliensi dan potensi yang lebih tinggi, didukung oleh kualitas pekerjaan yang relatif stabil, daya beli yang tangguh, dan kepemilikan buffer asset yang baik.

"Namun, perluasan lapangan kerja ini harus diimbangi dengan upaya peningkatan produktivitas pekerja, yang menjadi kunci utama untuk menaikkan pendapatan secara riil dan berkelanjutan," tutur Asmoro.