Adab berpolitik kaum intelektual

Jakarta (ANTARA) - ​Intelektualitas dan politik merupakan dua entitas simbiotik-idealis penting dalam kebijakan negara. Posisi kaum intelektual kerap dihubungkan dengan nilai moral dan nalar sehat, berbasis sains dan etika, sehingga tidak terjebak dalam transaksional-pragmatis.

Ketika kaum intelektual memasuki domain politik, mereka harus mampu menawarkan ide sebagai sebuah ikhtiar memosisikan kebenaran demi kemaslahatan publik. Sebaliknya, kaum intelektual tidak boleh terjebak pada persekutuan politik jangka pendek.

Faktanya, kaum intelektual seringkali justru mempertontonkan argumentasi rapuh, tanpa fundamental ilmu pengetahuan. Sosiolog Prancis Julien Benda, dalam La Trahison des Clercs (Pengkhianatan Kaum Cendekiawan) mengingatkan bahaya laten gejala tersebut dipertontonkan kaum intelektual sejak abad ke-20.

Julien Benda mempertahankan nilai-nilai universal, seperti keadilan, kebenaran, dan kesalehan nalar. Ketika kaum cendekiawan menukar jubah akademisnya dengan syahwat politik partisipan, lalu menggunakan kecakapannya melegitimasi sentimen kelompok, di sanalah pengkhianatan akademik sedang berlangsung.

Menakar intelektualitas

​Iklim demokrasi sehat, memerlukan peran kaum intelektual sebagai penjaga kebenaran. Mereka menjadi jembatan rasionalitas suara publik dengan kebijakan negara.

Kehadiran kaum intelektual dalam ruang demokrasi, menjadi penting untuk mengontrol, apakah kehadiran mereka memberi keteladanan. ​Peran ini harus dirawat untuk menciptakan iklim bernegara secara sehat.

Sosiolog Jerman Jürgen Habermas, dalam konsep Ruang Publik menekankan pentingnya "tindakan komunikatif" berbasis rasionalitas tanpa tekanan.

Kaum intelektual menjadi aktor utama untuk menghidupkan ruang publik dengan debat-debat akademik dan argumentatif, jauh dari dominasi kepentingan parsial atau orientasi finansial. Tugas intelektual dalam demokrasi, memastikan setiap kebijakan publik lahir dari konsensus cerdas melalui diskusi konstruktif, bukan dari pengaruh engagement dan rekayasa opini.

​Kondisi saat ini menuntut relasi antara peran negara dan suara para cendekiawan, sebagai narahubung berbagai kepentingan, tanpa harus kehilangan daya kritis.

Filsuf legendaris Antonio Gramsci menawarkan perspektif tajam tentang "Intelektual Organik". Berbeda dengan "Intelektual Tradisional" yang mengisolasi diri di laboratorium atau kelas perpustakaan kampus.

Dalam konsep ini, mereka dapat mengaktifkan peran intelektual organik dalam percakapan isu-isu strategis negara. Partisipasi ini menjadi sangat penting untuk menjaga dinamika sosial masyarakat dalam bernegara.

Bukan untuk menjadi pelayan elit penguasa (hegemoni), melainkan untuk menyuarakan kesadaran kritis, guna mengartikulasikan kepentingan publik. Saat intelektual gagal mengambil peran organik, justru memilih memainkan peran "agitatif", maka sebenarnya mereka telah kehilangan kompas moralnya sendiri.

Debat publik memang penting, tetapi tanpa diisi argumen ilmiah dan berbasis data, hanya memainkan propaganda bermutu rendah, berpotensi memecah belah bangsa.

​

Menjaga adab keilmuan

​Menjaga marwah keilmuan di tengah pusaran politik praktis, bukan perkara keilmuan dan integritas saja. Seorang intelektual harus memberikan sumbangsih pemikiran kepada negara. Ketika melangkah ke ranah politik negara, mereka tetap terikat nilai-nilai keadaban, kejujuran dan patuh pada data dan metodologi. Memiliki keberanian moral berkata salah jika fakta memberi indikasi kesalahan.

Intelektual tidak boleh memanipulasi kebenaran demi popularitas dan syahwat kekuasaan. Popularitas personal tidak dapat dibangun hanya sekadar melakukan perlawanan terhadap kekuasaan itu sendiri.

​Ketika kebenaran ilmiah dikorbankan demi posisi tawar, apalagi untuk keuntungan material, saat itulah intelektual melakukan bunuh diri. Mereka kehilangan kelas sosial, dan hak moralnya untuk melakukan kritik.

Adab keilmuan menuntut tanggung jawab moral, sebab kebohongan intelektual jauh lebih merusak tatanan peradaban dibanding kebohongan awam.

Intelektual sejatinya hanya boleh diberikan secara absolut pada satu hal, yakni kemaslahatan dan kebenaran publik. Gelar akademik berderet, reputasi riset internasional, dan posisi terhormat di universitas tidak menjamin tegaknya reputasi seorang cendekiawan.

​Politik akademisi

​Di negara dengan tradisi demokrasi baik dan mapan, akademisi acap kali terlibat dalam proses perumusan kebijakan melalui mekanisme transparan. Mereka dihadirkan secara institusional, dan berbasis keahlian, bukan melalui jalur patronase politik praktis apalagi oportunis.

​Sebagai contoh konkret, bagaimana sosok Noam Chomsky, profesor Llnguistik dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) berkiprah di pemerintahan. Chomsky, seorang akademisi yang menjalankan menjalankan fungsi politiknya dengan konsistensi luar biasa. Ia tidak pernah bergabung dengan partai politik manapun, namun pengaruh politiknya sangat penting dan dominan.

Melalui esai, buku, dan kuliah umumnya, Chomsky secara konsisten menggunakan pisau analisis ilmiahnya, mengkritik kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dinilainya imperialistik.

Ia juga membongkar manipulasi media massa melalui konsep manufacturing consent, dan membela hak-hak sipil.

Intelektualitas, bagi Chomsky adalah perjuangan nilai, bukan ikut dalam arena perebutan kekuasaan.

Joseph Stiglitz, peraih Nobel bidang ekonomi dari Columbia University masuk ke dalam lingkar pemerintahan sebagai Ketua Dewan Penasehat Ekonomi Presiden Bill Clinton dan Wakil Presiden Senior di Bank Dunia. Fungsi politik yang dijalankannya tetap berpijak pada integritas keilmuan.

Ketika kebijakan globalisasi dan institusi finansial internasional merugikan negara-negara berkembang dan memperlebar jurang ketimpangan sosial, Stiglitz mengundurkan diri.

​Di Inggris, kita mengenal tradisi di mana akademisi terkemuka secara resmi diundang komite parlemen untuk memberikan kesaksian ahli independen, sebelum sebuah undang-undang disahkan.

Akademisi di sana memosisikan diri sebagai mitra kritis pemerintah. Sebagai mitra kritis, pemikiran mereka dihargai karena objektivitas ilmiahnya, bukan kesetiaan buta pada partai penguasa. Mereka berpolitik dengan cara menyuntikkan rasionalitas keilmuannya ke dalam urat nadi kebijakan publik.

​

Teladan

​Kembali ke ruang domestik. Kita hari ini merindukan kehadiran figur-figur intelektual yang mampu tampil sebagai teladan moral bagi bangsa. Bagaimana Bung Hatta (Mohammad Hatta), Soedjatmoko, atau Nurcholish Madjid (Cak Nur) memosisikan diri mereka di hadapan kekuasaan pada zamannya.

​Bung Hatta, seorang pemikir ekonomi dan politik ulung, memilih mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, ketika melihat haluan kepemimpinan Bung Karno berubah.

Begitu pula dengan Cak Nur, yang dengan gigih menolak namanya dimasukkan dalam bursa calon presiden pada masa transisi reformasi. Ia sadar bahwa keterlibatannya dalam kompetisi berpotensi merusak posisinya sebagai penengah moral bangsa.

​Mereka potret nyata kaum intelektual yang berpolitik dengan standar moral tinggi. Mereka menolak prinsip menghalalkan segala cara, dan secara konsisten menempatkan etika di atas taktik dan kepentingan bangsa.

Teladan kaum intelektual harus memiliki keberanian sipil dan kemampuan memimpin masyarakat. Bukan kemampuan mobilisasi massa apolitik untuk melawan kebijakan negara.

Kaum cendekiawan tidak boleh masuk dalam kegelapan sosiologis yang tuna-etika, kering gagasan, dan transaksi pragmatis yang merugikan masa depan bangsa.

*) Dr Eko Wahyuanto, dosen dan pengamat keberhasilan publik

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.