Ahmad Luthfi Tekankan Sinergi Pembangunan Daerah di Akmil Magelang

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadiri pembukaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua DPRD se-Indonesia di Akademi Militer (Akmil), Magelang, pada Kamis, 16 April 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat integrasi pembangunan antara pemerintah pusat hingga tingkat desa.

Acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI tersebut dijadwalkan berlangsung selama lima hari, mulai 15 hingga 19 April 2026. Dilansir dari Detikcom, agenda ini diikuti oleh sekitar 500 Ketua DPRD dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.

Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pembangunan wilayah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektoral. Ia mengusulkan pembentukan tim yang solid untuk menyelaraskan kebijakan dari berbagai jenjang pemerintahan.

"Kita gandeng Bupati-Wali Kota, juga DPRD Jateng melalui Forum Berlian, kemudian Forum Senayan yang isinya anggota DPR dengan dapil Jawa Tengah apapun partainya. Kita buat sebuah super team," ujar Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah.

Luthfi menambahkan bahwa DPRD merupakan mitra strategis pemerintah daerah yang berperan penting dalam memastikan persoalan daerah diselesaikan secara komprehensif. Kolaborasi yang kuat dinilai menjadi kunci utama agar program pembangunan berjalan efektif.

Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, dalam pembukaan tersebut menyatakan bahwa pemimpin daerah saat ini menghadapi tantangan ekonomi global yang kompleks. Menurutnya, kepemimpinan tidak hanya soal kehadiran fisik, tetapi juga kemampuan membaca perubahan geopolitik dunia.

Ace menjelaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Fungsi legislasi dan penganggaran harus diarahkan untuk menjaga harmoni antara aspirasi masyarakat lokal dengan kepentingan nasional.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menggarisbawahi tiga aspek utama bagi pimpinan daerah, yakni cara pandang terhadap geopolitik, pemahaman program prioritas, serta efektivitas pengelolaan pemerintahan.