AHY Targetkan Normalisasi Ciliwung Rampung pada 2029

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan penuntasan normalisasi Kali Ciliwung rampung pada 2029 setelah meninjau Inlet Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, pada Kamis (7/5/2026). Upaya ini bertujuan memitigasi risiko banjir tahunan di wilayah ibu kota.

Pemerintah saat ini sedang mengejar pengerjaan sisa 16 kilometer dari total target normalisasi sepanjang 33 kilometer. Dilansir dari Detikcom, progres pembangunan tanggul dan revitalisasi sungai tersebut saat ini telah mencapai 17 kilometer atau sekitar 52 persen dari keseluruhan rencana proyek.

"Kemudian tadi dijelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan pembangunan dan revitalisasi termasuk normalisasi sungai kurang lebih 33 kilometer, yang sudah dilakukan 17 kilometer (52 persennya), sisanya 16 kilometer," kata AHY usai meninjau di Inlet Sodetan Kali Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (7/5/2026).

AHY menekankan pentingnya pembangunan tanggul setinggi 4 hingga 5 meter di titik-titik rawan luapan air. Hal ini didasarkan pada hasil pemantauan langsung menggunakan perahu karet di sepanjang jalur Rawajati hingga Bidara Cina.

"Termasuk tadi kita menyusuri menggunakan perahu karet dari Rawajati ke Bidara Cina kurang lebih 5 kilometer, ada 2,3 kilometer di mana itu merupakan titik-titik yang paling mungkin terjadi banjir setiap saat. Ini harus kita segera lakukan normalisasi, pembangunan tanggul kurang lebih tingginya 4 hingga 5 meter dan tadi bisa dihitung berapa panjang di titik-titik yang paling rawan, anggaran juga bisa dihitung," jelasnya.

Selain pembangunan fisik tanggul, pemerintah berencana melakukan pengerukan rutin untuk mengatasi pendangkalan sungai. AHY menyebutkan bahwa tumpukan sedimen setiap tahunnya bisa mencapai kedalaman 20 hingga 50 sentimeter di aliran Kali Ciliwung dan Cisadane.

"Karena ternyata tadi penjelasannya setiap tahun itu harus terus dilakukan normalisasi. Naik lagi pendangkalan 20 sentimeter, pendangkalan 50 sentimeter. Nah, itu harus dilakukan terus pengerukan. Jadi ini sangat berpengaruh pada kondisi sungai kita," sambungnya.

Proses pembebasan lahan masih menjadi kendala utama dalam percepatan proyek ini. AHY menegaskan perlunya sinergi kuat antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi untuk memastikan status lahan menjadi bersih dan tuntas.

"Memang tantangannya selalu di antaranya adalah lahan. Tadi Ibu Wamen PU juga menyampaikan lahannya sering kali masih terhambat, belum clean and clear pengadaannya. Itulah mengapa kolaborasi pemerintah pusat dan Pemprov ini menjadi sangat penting dan masyarakat juga harus terlibat dalam upaya besar ini," beber dia.

Meskipun awalnya direncanakan selesai pada 2027, dinamika di lapangan menyebabkan jadwal penyelesaian mundur dua tahun. AHY juga menyoroti masalah bangunan liar di sempadan sungai yang memicu penyempitan aliran air.

"Iya tadi penjelasan dari Kepala BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) rencananya memang waktu itu (targetnya) 2027 bisa selesai, tapi karena tentu ada sejumlah faktor dinamika dan lain-lain maka ini mundur 2028-2029 lah," imbuh dia.

Pemerintah mengimbau agar area di sekitar tanggul tidak kembali digunakan untuk permukiman ilegal guna menjaga efektivitas infrastruktur yang telah dibangun.

"Karena percuma kita bikin tanggul kemudian juga terus dilakukan pembangunan-pembangunan liar yang seharusnya tidak boleh. Kalau membangun sesuatu yang keras di sempadan sungai, maka sudah pasti ini akan membuat sungai kita makin lama makin sempit," sambungnya.

Fokus utama pengerjaan kini diarahkan pada zona-zona yang secara teknis membutuhkan penguatan infrastruktur segera. AHY berharap sisa pengerjaan sepanjang 16 kilometer tersebut dapat berjalan progresif tanpa hambatan lahan yang berarti.

"But kita fokuskan ke yang benar-benar rentan kondisinya memang membutuhkan penguatan segera infrastruktur. Oleh karena itu sisa 16 km tadi, ya saya berharap bisa dilakukan secara progresif ya. Mudah-mudahan tidak ada hambatan yang terlalu berarti. Memang tadi banyak terkait urusan lahan," ujarnya.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menambahkan bahwa pihaknya terus menjalin koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat. Menurutnya, kerja sama lintas daerah menjadi kunci mengingat aliran Ciliwung melintasi dua provinsi tersebut.

"Insyaallah nggak ada kendala dan tanggul itu bisa selesai 16 km itu, ya. Dan ini tidak hanya dengan DKI, juga ada juga yang ke arah Jawa Barat juga ya," ucapnya.

Pemerintah memberikan apresiasi kepada pihak-pihak daerah yang telah proaktif membantu proses pengadaan lahan di wilayah terdampak normalisasi.

"Mudah-mudahan DKI Jakarta saya acungin jempol karena sangat kooperatif, tinggal yang di Jabar nanti kami juga tetap akan berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat," sambung dia.