BNPP Percepat Pengukuran Indeks Kawasan Perbatasan Tou Lumbis

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melakukan percepatan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Tou Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pada Kamis (7/5/2026). Langkah strategis ini bertujuan memetakan kondisi rill serta menyusun rekomendasi pembangunan terintegrasi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut.

Pengukuran indeks tersebut menjadi fondasi utama bagi sinkronisasi program kerja antar-kementerian dan lembaga. Dilansir dari Detikcom, upaya ini diharapkan dapat mempercepat akselerasi pembangunan yang selama ini menjadi fokus pemerintah di titik-titik terluar negara.

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, menjelaskan bahwa instrumen evaluasi ini memiliki peran vital dalam menentukan arah kebijakan publik ke depan.

"Pengukuran IPKP ini tidak hanya menjadi instrumen evaluasi, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan pembangunan kawasan perbatasan berjalan tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya Edfrie R. Maith, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI.

Berdasarkan data lapangan, Tou Lumbis menyimpan kekayaan sumber daya alam beragam, mulai dari komoditas laut hingga perkebunan. Namun, optimalisasi nilai tambah ekonomi masih terkendala karena mayoritas hasil produksi dipasarkan tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

"Kawasan Tou Lumbis memiliki peluang ekonomi yang besar. Karena itu, perlu didorong pengembangan industri berbasis potensi lokal melalui peningkatan kualitas produksi, pelatihan masyarakat, hingga penguatan keberlanjutan bahan baku agar mampu menarik investasi dan membuka peluang ekspor," sambungnya Edfrie R. Maith, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI.

Edfrie juga menyoroti aspek tata kelola barang dan keamanan wilayah yang masih menghadapi tantangan serius. Ketergantungan tinggi masyarakat terhadap produk impor dari Sabah, Malaysia, serta aktivitas lintas batas ilegal menjadi poin evaluasi utama BNPP RI.

"Penguatan peran TNI, Polri, dan Imigrasi harus dibarengi dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar pengawasan kawasan perbatasan dapat berjalan optimal," tegas Edfrie R. Maith, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI.

Selain masalah pengawasan, keterbatasan infrastruktur dasar seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dermaga, dan ancaman bencana alam juga menjadi perhatian. BNPP RI telah merancang skema tindak lanjut yang mencakup pelatihan sertifikasi pengolahan rumput laut hingga peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, memberikan dukungan penuh terhadap proses pemetaan yang dilakukan pemerintah pusat tersebut.

"Tau Lumbis merupakan salah satu kawasan strategis di perbatasan Indonesia-Malaysia. Kami di daerah tentu menyambut baik pengukuran IPKP ini sebagai instrumen evaluasi sekaligus pemetaan kebutuhan pembangunan ke depan," katanya Robby Nahak Serang, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan.

Sebagai langkah lanjutan, BNPP RI berkomitmen mendorong percepatan hilirisasi komoditas unggulan melalui kemitraan sektor swasta. Koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat guna memastikan sinkronisasi program pembangunan di Tou Lumbis berjalan efektif sesuai target.