Airlangga Hartarto Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,5 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,5 persen secara tahunan pada kuartal I 2026 di Jakarta, Kamis (23/4/2026). Angka pertumbuhan ini didorong oleh kuatnya konsumsi domestik serta belanja pemerintah di tengah ketidakpastian kondisi global.

Kondisi ekonomi nasional dinilai tetap stabil dengan dukungan stimulus fiskal sebesar Rp 809 triliun yang dikucurkan pemerintah. Dilansir dari Money, realisasi investasi pada periode yang sama telah menyentuh angka Rp 498,8 triliun dan melampaui target yang ditetapkan untuk tiga bulan pertama tahun ini.

Airlangga Hartarto menekankan bahwa fundamental ekonomi dalam negeri berada pada posisi yang baik meskipun tetap mewaspadai rilis data resmi dari Badan Pusat Statistik. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Walaupun menunggu rilis dari Ibu Kepala BPS, namun beberapa kali dari kami memprediksi bahwa pertumbuhan di kuartal pertama secara fundamental relatif baik, dan angkanya kalau tidak ada protes ya, lebih besar sama dengan 5,5 persen,” ujar Airlangga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pemerintah menargetkan total investasi sepanjang tahun 2026 mampu mencapai Rp 2.004 triliun guna mencapai target pertumbuhan tahunan minimal 5,4 persen. Koordinasi antarlembaga terus diperkuat untuk menjaga momentum ekspansi di sektor manufaktur dan surplus neraca perdagangan yang telah bertahan selama 70 bulan.

“Target investasi tahun ini lebih dari Rp 2.000 triliun, tepatnya Rp 2.004 triliun. Ini angka yang besar dan perlu dijaga bersama karena menjadi pengungkit perekonomian untuk mencapai target pertumbuhan minimal 5,4 persen pada 2026,” jelas Airlangga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Indikator stabilitas makro lainnya terlihat dari tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia yang tetap di level 4,75 persen serta cadangan devisa sebesar 148,2 miliar dollar AS. Pemerintah juga mengawasi risiko kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi inflasi nasional.