Alasan LPEM UI Ragukan Pertumbuhan Ekonomi 5,6 Persen

Sedang Trending 1 jam yang lalu

PENELITI di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menemukan ada ketidaksinkronan data pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Sehingga mereka meragukan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2026 yang mencapai 5,61 persen.

Analisis soal data pertumbuhan ekonomi tersebut dimuat dalam laporan bertajuk ‘Pertumbuhan PDB Indonesia-Kuartal Pertama 2026: Di Balik Angka 5,61 Persen’ yang dirilis pada 11 Mei 2026. LPEM UI menemukan ada ketidaksesuaian berdasarkan data internal BPS sendiri. 

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Salah satunya adalah inkonsistensi data pertumbuhan industri manufaktur dan sektor penyokong, yakni sektor listrik air dan gas. Sektor manufaktur tumbuh positif 5,04 persen pada triwulan I 2026. Sedangkan sektor listrik, gas dan air mencatat pertumbuhan nilai tambah riil negatif 0,99 persen.

Kedua data yang berasal dari publikasi resmi BPS tersebut dinilai tak sinkron. “Secara logis, keduanya tidak mungkin benar. Jika pasokan listrik terkontraksi, sektor manufaktur (pengguna listrik terbesar dalam ekonomi) secara fisik tidak mungkin tumbuh sebesar 5 persen,”  demikian penjelasan dalam laporan yang ditulis oleh Mohamad Ikhsan dan Teuku Riefky ini.

LPEM UI menilai ketidakkonsistenan data ini cukup signifikan. Sebab, manufaktur adalah pengguna listrik terbesar dalam ekonomi Indonesia, menyerap sekitar 40–42 persen dari total konsumsi listrik nasional. Hubungan antara output manufaktur dan konsumsi listrik secara teknis bersifat fundamental, yakni lewat mesin produksi, tungku peleburan, lini perakitan, dan sistem pendingin. Semuanya membutuhkan listrik.

Jika dibedah lagi, sektor pengguna terbesar yang mendorong pertumbuhan nilai tambah sektor Listrik, Gas dan Air adalah rumah tangga, yakni 43 persen dari total penjualan kWh, industri 31 persen, lalu bisnis komersial 19 persen, dan sosial/pemerintah 7 persen.

Pada kuartal I 2026, ada pola musiman hari raya keagamaan yang membuat konsumsi listrik rumah tangga secara historis meningkat. Namun pertumbuhan nilai tambah riil sektor listrik, gas dan air justru minus 0,99 persen. Artinya, kontraksi di segmen industri pasti lebih dalam daripada yang ditunjukkan oleh angka agregat. 

Koreksi atas ketidakkonsistenan data tersebut menempatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal I 2026 lebih rendah. LPEM UI memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebenarnya dalam rentang 4,4-5,2 persen. “Dengan estimasi tengah 4,89 persen.”

LPEM UI juga menyoroti lonjakan persediaan atau inventori dalam kerangka data sistematis gambaran penyediaan barang dan jasa serta penggunaannya dalam perekonomian alias Supply and Use Table (SUT). Terjadi kenaikan persediaan dari Rp 4,2 triliun pada kuartal IV 2025 menjadi Rp 104 triliun pada kuartal I 2026. “Dengan lonjakan 25 kali lipat dalam satu kuartal hampir pasti mencerminkan sisa rekonsiliasi SUT, bukan perilaku penimbunan yang sebenarnya di tingkat perusahaan.”

Selain itu, Konsumsi Pemerintah pada triwulan I 2026 dinilai hanya menggeser pola kuartalan. Dengan total APBN yang tidak berubah, kuartal berikutnya akan menghadapi hambatan fiskal yang dapat mengurangi pertumbuhan sebesar 0,3–0,5 poin persentase di paruh kedua.

Sepanjang tahun ini, LPEM UI memprediksi pertumbuhan ekonomi RI hanya akan mencapai 4,8–5,0 persen dengan estimasi utama 4,67 persen. Bila dihitung dengan skenario perang Iran dan potensi El Nino, pertumbuhan diprediksi hanya 4,2–4,5 persen. 

Tempo telah berupaya mengonfirmasi soal ketidaksesuaian data pertumbuhan ini kepada Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Namun Amalia, atau yang akrab disapa Winny, tak merespons pesan konfirmasi hingga berita ini diturunkan.