Amsakar Achmad Perkuat Sinergi Hukum Batam Saat Sambut Menkum RI

Sedang Trending 4 hari yang lalu

Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyambut kunjungan kerja Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas di ruang VVIP Bandara Hang Nadim, Batam, pada Selasa, 14 April 2026. Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan pelayanan hukum serta mendukung iklim investasi di kawasan perbatasan.

Amsakar Achmad, yang didampingi Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, menilai kehadiran Menkum RI merupakan momentum krusial bagi tata kelola pemerintahan. Sebagaimana dilansir dari gowest.id, koordinasi ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan melalui kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dunia usaha dan masyarakat setempat.

"Kami menyambut baik kunjungan Bapak Menteri Hukum RI beserta jajaran di Kota Batam. Ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat serta mendukung iklim investasi yang kondusif," ujar Amsakar Achmad, Wali Kota Batam.

Batam memiliki status sebagai kawasan strategis nasional yang berfungsi sebagai pintu gerbang ekonomi dan mesin pertumbuhan modal. Mengutip laporan batamnews.co.id, penguatan garis koordinasi dengan Jakarta sangat diperlukan untuk memastikan setiap arus modal yang masuk mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan dari sisi legalitas.

Selain fokus pada investasi, kunjungan kerja ini juga menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik pada bidang hukum secara merata. Berdasarkan informasi dari batamclick.com, sistem hukum yang berkeadilan diyakini akan meningkatkan kepercayaan investor internasional untuk menanamkan modal secara berkelanjutan di wilayah tersebut.

Melalui kolaborasi intensif ini, Pemerintah Kota Batam memproyeksikan adanya dampak nyata pada efisiensi birokrasi dan transparansi pelayanan. Sinergi lintas pemerintahan tersebut dijadwalkan akan terus berlanjut melalui sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Hukum dan otoritas daerah di Batam.