Anggaran Cekak, Banyak Riset Tak Bisa Didanai Pemerintah

PEMERINTAH mengakui keterbatasan anggaran membuat sebagian besar proposal riset di Indonesia tidak bisa didanai. Di tengah lonjakan minat penelitian, negara hanya mampu membiayai sekitar seperenam dari total usulan yang masuk.

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemendiktisaintek Fauzan Adziman mengatakan jumlah proposal riset yang diterima pemerintah meningkat tajam dalam setahun terakhir. Pada akhir 2025, dia bilang total usulan mencapai sekitar 120 ribu proposal. Angka ini naik dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang berkisar 60 ribu proposal.

Namun, dari jumlah tersebut, pemerintah hanya mampu mendanai sekitar 20 ribu riset. “Dengan meningkatnya animo riset, kami biasanya hanya bisa mendanai sekitar 20 ribu riset,” kata Fauzan di acara Knowledge and Innovation Exchange (KIE) Jakarta Summit, di Shangri-La, Jakarta, Selasa, 28 April 2026.

Fauzan mengatakan, keterbatasan ini terjadi di tengah upaya pemerintah mengarahkan riset agar lebih relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Salah satu strategi yang ditempuh adalah menyusun agenda riset berbasis rumusan masalah yang dihimpun dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, industri, hingga publik.

Melalui forum seperti Konferensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) yang diselenggarakan oleh Kemendiktisaintek dimulai dari tahun lalu, pemerintah mengumpulkan persoalan konkret yang kemudian dijadikan dasar pengajuan proposal. Pendekatan ini disebut mampu meningkatkan partisipasi peneliti sekaligus membuat riset lebih terarah.

Namun, lonjakan jumlah proposal justru memperlihatkan kesenjangan antara kapasitas pendanaan negara dan kebutuhan riset yang terus berkembang. Di sisi lain, pemerintah juga mengklaim telah memetakan kebutuhan riset prioritas berdasarkan survei publik.

Hasilnya menunjukkan masyarakat paling menantikan riset di bidang pangan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. “Jadi memang pertanian pangan dan bidan kesehatan, ini berulang, yang dinantikan oleh masyarakat kita,” ujar Fauzan.

Fauzan mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional yang lebih fleksibel bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional, untuk menyesuaikan dengan dinamika perubahan dan keterbatasan sumber daya.

Meski demikian, dengan hanya sebagian kecil proposal yang dapat didanai, Fauzan mengatakan tantangan utama tetap pada kemampuan negara memastikan riset tidak hanya banyak secara kuantitas, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak.