Anggota DPR dorong evaluasi keselamatan pascatabrakan kereta di Bekasi

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi mendorong evaluasi sistem keselamatan kereta pascatabrakan Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan Kereta Rel Listrik (KRL) di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4) malam.

Abdul dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa mengatakan insiden tersebut merupakan alarm bagi sistem keselamatan perkeretaapian nasional dan tidak boleh dipandang sebagai kejadian biasa.

Anggota DPR yang fokus pada bidang perhubungan itu menekankan perlunya evaluasi menyeluruh, terutama pada aspek persinyalan, proteksi perjalanan kereta, dan pengamanan perlintasan sebidang.

"Peristiwa ini menegaskan bahwa keselamatan transportasi publik harus menjadi prioritas utama. Ini tidak sekadar kecelakaan, tetapi sinyal adanya potensi persoalan sistemik yang harus segera dibenahi," ucap dia.

Ia mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melakukan investigasi secara menyeluruh, transparan, dan berbasis pada semua aspek, baik faktor manusia, teknis maupun sistem operasional.

Diketahui, berdasarkan informasi awal, kecelakaan itu diduga bermula dari taksi listrik berwarna hijau yang tertemper KRL di Jalur Perlintasan Langsung (JPL) atau perlintasan sebidang nomor 85.

Kejadian itu memicu rangkaian peristiwa lanjutan. Sebuah KRL lain tertahan di belakang KRL yang tertemper taksi listrik. Kemudian, kereta jarak jauh relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi menabrak bagian belakang KRL yang tertahan.

Abdul menyoroti rangkaian kejadian tersebut. Menurut dia, rantai kejadian harus dibuka secara terang.

"Fakta bahwa ada KRL yang tertahan seharusnya dapat terdeteksi dalam sistem. Persinyalan mestinya memberikan peringatan jelas kepada kereta di belakang bahwa jalur belum aman. Ini yang harus diusut, apakah ada kegagalan sistem, prosedur atau koordinasi?" tuturnya.

Selain itu, dia mengingatkan perlintasan sebidang masih menjadi titik paling rawan dalam sistem perkeretaapian nasional. Komisi V, lanjut dia, mendapati masih terdapat perlintasan sebidang tersebar di berbagai wilayah dan sebagiannya belum dijaga optimal.

"Masuknya kendaraan ke jalur rel hingga menyebabkan KRL berhenti adalah persoalan serius. Ini menunjukkan pengamanan perlintasan masih lemah dan berisiko tinggi. Harus ada evaluasi total, mulai dari infrastruktur, pengawasan hingga disiplin pengguna jalan," kata dia.

Sebagai langkah ke depan, Abdul mendorong penutupan perlintasan sebidang yang berisiko tinggi, percepatan pembangunan jalan layang (flyover) dan jalan bawah tanah (underpass) di koridor padat serta penguatan penegakan hukum melalui sistem tilang elektronik dan sanksi tegas bagi pelanggar.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya percepatan implementasi teknologi keselamatan seperti sistem perlindungan kereta api otomatis (ATP) guna memastikan kereta dapat berhenti otomatis saat terjadi potensi bahaya.

"Keselamatan tidak boleh bergantung pada satu faktor. Harus ada sistem berlapis yang kuat, mulai dari teknologi, infrastruktur hingga disiplin pengguna," ucapnya.

Abdul Hadi turut menyampaikan duka cita mendalam atas insiden tersebut.

"Saya menyampaikan simpati, empati, dan duka cita yang mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Saya juga meminta agar seluruh korban luka mendapatkan penanganan maksimal dari KAI dan fasilitas kesehatan, tanpa kompromi,” kata dia.

Baca juga: Ketua DPR: Keamanan jalur KA harus diperbaiki usai kecelakaan Bekasi

Baca juga: Kemenhub ungkap dugaan kronologi awal insiden kereta di Bekasi Timur

Baca juga: Anggota DPR minta KNKT usut tuntas kecelakaan kereta di Bekasi Timur

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.