Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Yudha Novanza Utama mengatakan bahwa peningkatan kesejahteraan anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI perlu menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat peran Babinsa yang semakin strategis dalam mendukung stabilitas wilayah dan menjadi garda terdepan TNI di tengah masyarakat.
Dari berbagai masukan yang diterimanya melalui agenda reses di daerah maupun kunjungan kerja Komisi I DPR RI, menurut dia, masih terdapat tantangan yang dihadapi personel Babinsa, terkait dukungan operasional serta kesejahteraan di lapangan. Padahal, kata dia, Babinsa menjadi salah satu unsur yang paling dekat dengan masyarakat.
"Mereka tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan teritorial, tetapi juga terlibat dalam berbagai persoalan sosial masyarakat, membantu penanganan bencana, mendukung program ketahanan pangan, hingga menjaga stabilitas wilayah,” kata Yudha di Jakarta, Senin.
Baca juga: Bantu Pak Elat, Babinsa bersama warga Bengkayang mandiri perbaiki RTLH
Dia menjelaskan bahwa banyak Babinsa yang harus menjangkau wilayah binaan dengan cakupan yang luas dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk daerah dengan keterbatasan infrastruktur maupun kondisi geografis yang menantang.
Menurut dia, kondisi tersebut menuntut adanya dukungan yang seimbang antara beban tugas yang dijalankan dengan fasilitas operasional dan kesejahteraan yang diterima oleh prajurit di tingkat bawah.
“Saya melihat bahwa persoalannya bukan semata-mata mengenai angka tunjangan, tetapi bagaimana negara memastikan prajurit yang berada di garis terdepan pelaksanaan tugas teritorial memiliki dukungan yang memadai agar tugas dapat berjalan secara optimal,” kata dia.
Untuk itu, dia menilai dukungan operasional bagi personel di lapangan perlu dievaluasi secara berkala. Saat ini, kata dia, tunjangan operasional yang diterima personel tingkat bawah, termasuk Babinsa yang saat ini berkisar sekitar Rp900 ribu per bulan, masih perlu disesuaikan dengan tantangan wilayah, luas jangkauan binaan, serta kebutuhan operasional yang terus berkembang.
“Wilayah jangkau mereka cukup luas dan tugasnya juga berat. Ada personel yang setiap hari harus hadir langsung di tengah masyarakat dengan kondisi wilayah yang berbeda-beda,” kata dia.
Baca juga: Warga kembali menikmati air bersih setelah dua bulan terdampak bencana
Dia pun meminta kepada TNI agar mempertimbangkan karakteristik wilayah penugasan dalam penyusunan kebijakan kesejahteraan prajurit. Menurut dia, pendekatan yang bersifat seragam belum tentu mampu menjawab kebutuhan di setiap daerah yang memiliki tantangan berbeda.
“Ada wilayah dengan cakupan geografis luas, ada yang berbentuk kepulauan, ada juga yang memiliki tingkat biaya hidup relatif tinggi. Karena itu, kebijakan dukungan operasional maupun kesejahteraan perlu mempertimbangkan kondisi objektif di lapangan,” kata dia.
Dalam perspektif pertahanan modern, dia menegaskan bahwa kekuatan pertahanan tidak hanya ditentukan oleh alutsista maupun sistem persenjataan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia yang menjalankan fungsi pertahanan negara hingga level paling bawah.
“Karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan personel harus dipandang sebagai bagian dari investasi terhadap efektivitas pertahanan nasional,” katanya.
Baca juga: Babinsa Koramil Benawa perkuat komunikasi dengan warga Yalimo Papeg
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·