Pemerintah Arab Saudi menyatakan sikap resminya tidak mengalami perubahan terkait konflik Timur Tengah pada Selasa (26/5/2026). Riyadh menekankan pentingnya pembentukan negara independen bagi masyarakat Palestina sebagai syarat mutlak sebelum melakukan pembahasan diplomatik lebih lanjut.
Sikap tersebut disampaikan oleh perwakilan eksekutif menyusul desakan internasional yang meminta keterlibatan kerajaan dalam pakta regional, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Pernyataan ini sekaligus merespons dinamika politik terbaru yang berkembang di kawasan Timur Tengah.
"harus ada jalan yang tak bisa dihentikan menuju negara Palestina." kata sumber pemerintah Saudi kepada Al Arabiya English.
Sebelum adanya penegasan dari pihak Riyadh, tekanan diplomatik sempat muncul dari Amerika Serikat. Pemimpin negara tersebut secara terbuka meminta para sekutu di kawasan untuk segera mengambil langkah rekonsiliasi demi menyusun kesepakatan baru yang sedang dipersiapkan.
"Setelah semua pekerjaan yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mencoba dan menyatukan teka-teki yang sangat kompleks ini, seharusnya wajib bagi semua negara ini, setidaknya secara bersamaan, untuk menandatangani Perjanjian Abraham," tulis Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.
Pernyataan tertulis yang dirilis pada Senin (25/5) melalui platform Truth Social tersebut merujuk pada pembicaraan yang dilakukan dengan para pemimpin regional pada Sabtu sebelumnya. Melalui pesan digital itu, pihak Washington berupaya mendorong perluasan Perjanjian Abraham yang awalnya dimediasi pada tahun 2020 untuk menormalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan sejumlah negara Muslim.
50 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·