AS Menolak Iran Jadi Wapres di Konferensi Nuklir PBB

AMERIKA Serikat dan Iran bersitegang pada hari pertama konferensi peninjauan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Senin, 27 April 2026. Pertemuan ke-11 yang berlangsung selama empat pekan itu sejak awal sudah diwarnai ketegangan dan diperkirakan berlanjut sepanjang forum.

Dilansir CNA, konferensi ini meninjau implementasi NPT yang mulai berlaku sejak 1970. Sebanyak 34 wakil presiden diajukan oleh berbagai kelompok negara. Ketua konferensi, Duta Besar Vietnam untuk PBB Do Hung Viet, menyatakan Iran dipilih oleh kelompok negara Non-Blok dan negara lainnya.

Kontroversi Penunjukan Iran

PENUNJUKAN Iran sebagai salah satu wakil presiden menjadi permasalahan. Menurut laporan Middle East Eye, Amerika Serikat menolak langkah tersebut dengan dukungan Australia dan Uni Emirat Arab. Inggris, Prancis, dan Jerman juga menyampaikan kekhawatiran, sementara Rusia menolak upaya yang dinilai menargetkan Iran secara khusus.

Perwakilan Amerika Serikat, Christopher Yeaw dari Biro Pengendalian Senjata dan Nonproliferasi, mengkritik keras keputusan tersebut. Ia menyebut penunjukan Iran sebagai “penghinaan” terhadap NPT.

“Tidak dapat disangkal bahwa Iran telah lama menunjukkan sikap meremehkan terhadap komitmen non-proliferasi dalam NPT,” kata Yeaw.

Ia pun menuding Teheran menolak bekerja sama dengan badan pengawas nuklir PBB untuk menyelesaikan pertanyaan terkait programnya. Yeaw juga menyebut penunjukan itu sangat memalukan dan mencederai kredibilitas konferensi.

Iran: Tuduhan AS Bermotif Politik

Iran menolak keras pernyataan tersebut. Reza Najafi, Duta Besar Iran untuk Badan Energi Atom Internasional, menyebut tudingan Amerika Serikat tidak berdasar dan bermotif politik”.

Dalam pernyataannya di forum, Najafi mengatakan tidak dapat dibenarkan bahwa Amerika Serikat, sebagai satu-satunya negara yang pernah menggunakan senjata nuklir, dan yang terus memperluas serta memodernisasi arsenal nuklirnya, berusaha memposisikan diri sebagai penentu kepatuhan.

Isu Nuklir Iran

Ketegangan ini berlangsung di tengah konflik dua bulan terakhir yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, dengan isu nuklir sebagai pusat perselisihan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.

Iran selama ini menuntut pengakuan atas haknya memperkaya uranium untuk tujuan damai. Namun, negara-negara Barat menilai aktivitas tersebut berpotensi dikembangkan menjadi senjata nuklir. Iran bersikeras tidak memiliki ambisi tersebut.

Penilaian Badan Energi Atom Internasional dan komunitas intelijen Amerika Serikat sebelumnya menyebut Iran pernah memiliki program pengembangan senjata nuklir yang dihentikan pada 2003.