ATR/BPN Rumuskan Pola Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan

Pembahasan itu dilakukan melalui diskusi bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantah se-Indonesia yang digelar baru-baru ini.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan mengatakan, transformasi organisasi diperlukan agar pelayanan pertanahan semakin efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang beragam.

“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar lebih menjaga upaya pelayanan publik yang maksimal,” ujar Ossy kepada wartawan, Kamis 14 Mei 2026.

Saat ini, struktur organisasi di Kantah masih menggunakan pendekatan tematik, yakni pembagian seksi berdasarkan fungsi dan layanan teknis. Di antaranya Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, serta Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

Dalam tahap awal penyusunan transformasi OTK tersebut, Ossy meminta seluruh jajaran melakukan kajian secara matang agar mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih cepat, tepat, dan responsif.

Menurutnya, pendekatan berbasis wilayah dibutuhkan agar Kantah lebih adaptif terhadap dinamika daerah tanpa mengabaikan aspek teknis pertanahan.

“Saat ini, OTK kita menitikberatkan pada penguasaan fungsi/teknis, maka pendekatan wilayah mencoba memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” kata Ossy.

Dalam paparannya kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kepala Kantah Kabupaten/Kota, Ossy juga membeberkan sejumlah manfaat dari penerapan OTK berbasis wilayah.

Di antaranya memperkuat pemahaman kondisi lapangan, memperbaiki rentang kendali organisasi, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, hingga mendukung integrasi layanan berbasis data digital dan spasial.