Badan Gizi Nasional Terapkan Menu Lokal Guna Jaga Stabilitas Harga

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan skema pemilihan menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mengedepankan sumber daya lokal guna mencegah gangguan rantai pasok dan gejolak harga pangan di pasar pada Kamis (23/4/2026).

Kebijakan tersebut diambil menyusul evaluasi atas simulasi perhitungan kebutuhan protein hewani yang sempat memicu diskursus publik. Dadan menjelaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki fleksibilitas untuk menentukan bahan baku sesuai ketersediaan di wilayah masing-masing.

Dadan Hindayana memberikan klasifikasi mengenai penggunaan 19.000 ekor sapi yang sempat ramai diperbincangkan. Menurut penjelasannya, angka tersebut merupakan kalkulasi teoritis jika seluruh unit layanan memasak menu daging secara serentak, bukan merupakan kebutuhan tetap harian.

"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," kata Dadan, Kepala BGN.

Penghitungan teknis di lapangan menunjukkan bahwa kapasitas produksi satu kali memasak di satu SPPG memang membutuhkan volume bahan baku yang signifikan. Dadan merinci bahwa kebutuhan tersebut bisa setara dengan bobot daging satu ekor sapi utuh.

"Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi," ujarnya, Kepala BGN.

Estimasi kebutuhan daging tersebut bahkan bisa lebih tinggi tergantung pada skala pelayanan di setiap titik distribusi. BGN mencatat angka kebutuhan per proses masak dapat mencapai ratusan kilogram daging bersih.

"Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja," ucapnya, Kepala BGN.

Strategi diversifikasi pangan ini bercermin pada insiden kenaikan harga telur saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober. Kala itu, kebutuhan mendadak sebanyak 36 juta butir telur untuk puluhan juta penerima manfaat langsung mengganggu keseimbangan harga pasar.

"Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp 3.000," kata Dadan, Kepala BGN.

Pengalaman tersebut menjadi dasar bagi BGN untuk tidak menerapkan penyeragaman menu secara nasional. Melalui pendekatan kearifan lokal, tekanan terhadap konsumsi komoditas tertentu diharapkan dapat terbagi rata ke berbagai jenis sumber protein.

"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal supaya tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi, kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," ucapnya, Kepala BGN.