Badan Gizi Nasional Verifikasi 29.400 Dapur Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan sebanyak 29.400 unit dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) telah lolos verifikasi secara nasional, dengan 27.900 unit di antaranya sudah beroperasi untuk melayani penerima manfaat, dilansir dari Money pada Jumat (29/5/2026).

Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menjelaskan bahwa pencapaian verifikasi ribuan dapur tersebut kini telah mendekati target kebutuhan nasional pemerintah yang dipatok sebanyak 30.000 lokasi di seluruh Indonesia.

"Sekarang, yang terverifikasi secara nasional ada 29.400 dapur dan yang sudah operasional 27.900 dapur," ujar Sony Sonjaya, Wakil Kepala BGN.

Menurut pemaparan lembaga, total operasional fasilitas yang lolos seleksi saat ini telah mencakup sekitar 80 persen kebutuhan nasional, sementara verifikasi daerah terpencil masih menunggu validasi data riil lapangan.

"Sisanya, kita menunggu hasil validasi data riil, terutama untuk daerah terpencil," kata Sony Sonjaya, Wakil Kepala BGN.

Penyediaan infrastruktur ini dipersiapkan untuk melayani 82,9 juta target penerima manfaat yang mencakup peserta didik, tenaga pendidik, anak balita, serta ibu hamil dan menyusui di berbagai wilayah.

"Jadi, yang kita utamakan itu adalah ibu hamil, menyusui, anak balita, peserta didik, dan tenaga pendidik," ujarnya Sony Sonjaya, Wakil Kepala BGN.

Terkait adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, lembaga memastikan penyesuaian operasional dilakukan melalui pemangkasan kegiatan internal tanpa mengubah nominal porsi maupun kualitas makanan yang disalurkan.

"Jadi, BGN menyambut kebijakan pemerintah ini tanpa mengurangi kualitas (MBG). Tetap Rp 15 ribu untuk porsi besar dan Rp 13 ribu untuk porsi kecil," kata Sony Sonjaya, Wakil Kepala BGN.

Alokasi dana sebesar Rp15.000 diberikan untuk kelompok porsi besar, sedangkan porsi kecil mendapatkan anggaran Rp13.000 yang peruntukannya sudah mencakup biaya operasional, insentif, dan pemenuhan bahan baku.

"Itu terdiri dari uang operasional, insentif, dan bahan baku," ujarnya Sony Sonjaya, Wakil Kepala BGN.

Di sisi lain, tata kelola mutu program juga diiringi dengan pembekuan sementara terhadap 1.152 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kedapatan belum memenuhi standar baku operasional kesehatan.

"Tidak ada kompromi terhadap standar kualitas Program MBG. Seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar layanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat," kata Dadan Hindayana, Kepala BGN pada Senin (25/5/2026).

Lembaga mencatat terdapat total 4.581 SPPG yang sempat dievaluasi sejak awal 2025, di mana 3.429 unit sudah aktif kembali, sementara sisanya ditangguhkan akibat kendala infrastruktur, pengelolaan limbah, dan sertifikasi higiene.

"Kami ingin memastikan kualitas program terus meningkat dari waktu ke waktu," ujar Dadan Hindayana, Kepala BGN.

Pemerintah menegaskan tetap membuka kesempatan bagi ribuan mitra SPPG lama yang sedang dalam masa penangguhan untuk beroperasi kembali secara normal setelah seluruh perbaikan fasilitas diselesaikan.

"Kami menghargai kontribusi para mitra SPPG sejak awal program berjalan. Karena itu, proses pembinaan dan perbaikan dilakukan agar mereka dapat kembali beroperasi dengan kualitas layanan yang lebih baik dan sesuai standar nasional," kata Dadan Hindayana, Kepala BGN.