Bakom RI Bantah Kerja Sama Kontrak dengan Indonesia New Media Forum

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menegaskan tidak memiliki ikatan kerja sama maupun kontrak dengan Indonesia New Media Forum (INMF) atau media yang tergabung di dalamnya. Penegasan ini muncul setelah adanya pertemuan audiensi antara kedua pihak pada Selasa, 5 Mei 2026, untuk membahas ekosistem media baru.

Dilansir dari Detikcom, Plt Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana, menyatakan bahwa pertemuan tersebut murni merupakan audiensi yang diajukan oleh pihak INMF. Dalam diskusi tersebut, kedua belah pihak saling memperkenalkan diri serta membahas standar kualitas yang diterapkan oleh para pelaku media baru.

Penjelasan mengenai visi dan standar operasional media baru disampaikan langsung oleh perwakilan forum tersebut kepada pihak pemerintah.

"INMF menjelaskan bahwa mereka berkumpul untuk meningkatkan kualitas dan ruang berkembang. Beberapa informasi yang mereka sampaikan adalah bahwa new media harus memiliki perusahaan, alamat, dan penanggung jawab," kata Kurnia Ramadhana, Plt Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI.

Pemerintah merespons paparan tersebut dengan menggali lebih dalam mengenai standar jurnalistik dan etika profesi yang dijalankan oleh kelompok media baru tersebut.

"Bakom merespon dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait mekanisme kerja new media. Misalnya, tentang mekanisme cover both sides yang biasanya menjadi standar dalam media konvensional. INMF menjawab mereka memiliki metode yang disebut verifikasi," ujar Kurnia Ramadhana.

Interaksi berlanjut saat Bakom menggelar konferensi pers mingguan terkait Program Hasil Terbaik Cepat pada Rabu, 6 Mei 2026, yang turut dihadiri oleh berbagai lini media. Kurnia menjelaskan bahwa pemerintah memandang semua jenis media sebagai saluran penting untuk mendistribusikan informasi kepada masyarakat luas.

"Bakom menganggap new media sebagai mitra komunikasi sebagaimana halnya media konvensional. Mitra dalam pengertian media membutuhkan berita dan pemerintah perlu menyampaikan informasi ke masyarakat," ucap Kurnia Ramadhana.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menyoroti tantangan hubungan antara media baru dengan lembaga formal seperti Dewan Pers. Kurnia menambahkan bahwa langkah merangkul media baru bertujuan untuk menjaga standar kualitas produk jurnalistik yang mereka hasilkan.

"Namun pandangan Bakom, new media perlu dijangkau agar dapat meningkatkan kualitas dan standar supaya produknya makin berkualitas," ujar Kurnia Ramadhana.

Ia juga mengklarifikasi bahwa daftar nama media yang sempat muncul dalam konferensi pers berasal dari dokumen resmi yang diserahkan oleh INMF saat pertemuan perdana mereka.

"Penyebutan nama-nama new media dalam konferensi pers tersebut didasarkan pada dokumen yang diberikan oleh INMF kepada Bakom dalam pertemuan 5 Mei 2026 tersebut di atas," lanjut Kurnia Ramadhana.

Perubahan lanskap media saat ini dikelompokkan menjadi empat kategori utama oleh Bakom, mulai dari konvensional hingga media yang menyebarkan disinformasi. Pemerintah secara tegas memposisikan diri untuk melawan penyebaran konten negatif di ruang publik.

"Yang menjadi musuh kita bersama adalah media DFK," ujar Kurnia Ramadhana.

Hingga saat ini, belum ada dokumen legal yang mengikat komitmen antara pemerintah dan INMF dalam bentuk proyek atau anggaran tertentu.

"Saat ini tidak ada kerja sama atau kontrak apapun antara Bakom dengan INMF atau dengan salah satu dari new media yang tertulis dalam dokumen INMF. Istilah mitra sudah dijelaskan pada Kronologi poin 2," ucap Kurnia Ramadhana.

Bakom menyatakan tetap memegang teguh prinsip kebebasan pers dalam menjalankan tugas komunikasi publiknya. Pihak pemerintah menegaskan bahwa independensi media adalah hal utama dalam ekosistem demokrasi.

"Tidak ada kontrak, arahan editorial, maupun bentuk kemitraan yang mengikat media tertentu untuk mendukung pemerintah. Bakom memandang new media sebagai bagian penting dari ekosistem informasi publik yang tetap memiliki independensi masing-masing. Bakom terbuka terhadap kritik, koreksi, dan mekanisme cover both sides sebagai bagian dari demokrasi yang sehat," ujar Kurnia Ramadhana.