Banyuwangi Raih Peringkat Pertama Kabupaten Berkinerja Terbaik Se&Indonesia 2026

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Kabupaten Banyuwangi sebagai peringkat pertama nasional untuk kategori kabupaten dengan status Kinerja Tinggi. Prestasi ini didasarkan pada hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh.

Dilansir dari Detikcom, pencapaian pada tahun 2026 ini menandai kali keempat Banyuwangi menyabet predikat kabupaten berkinerja terbaik di Indonesia. Sebelumnya pada 2025, wilayah ini juga dinobatkan sebagai Kabupaten Terinovatif oleh lembaga yang sama.

Penilaian tersebut bersumber dari Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) yang digelar rutin setiap tahun. Mekanisme ini bertujuan untuk mengukur tingkat akuntabilitas serta efektivitas kinerja pemerintah daerah di seluruh tanah air.

Evaluasi mencakup 606 indikator yang menyasar berbagai sektor krusial. Aspek tersebut meliputi pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan dan pendidikan, hingga transparansi pengelolaan keuangan dan pelestarian lingkungan hidup.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026. Acara tersebut berlangsung di Plaza Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (27/4/2026).

"Para kepala daerah yang hadir hari ini telah menunjukkan dibalik retorika ada angka dan indikator yang memiliki makna terkait kinerja pemerintahan. Namun, kepala daerah jangan berhenti di angka itu. Sesuai pesan Presiden untuk terus menghadirkan program-program yang efektif dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan," kata Bima Arya dalam keterangan tertulis.

Respons Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan apresiasinya atas pengakuan dari pemerintah pusat tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan perbaikan di berbagai lini pelayanan publik.

"Pasti Banyuwangi belum sempurna, kami mohon maaf, dan kami terus berbenah. Terima kasih kepada para kiai, segenap anggota DPRD Banyuwangi, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat Banyuwangi. Insyaallah apresiasi dari pemerintah pusat ini menjadi motivasi kami untuk terus melakukan perbaikan ke depan," ujar Ipuk.

Ipuk menjelaskan bahwa strategi pembangunan daerah dirancang agar selaras dengan agenda nasional dan kebijakan pemerintah provinsi. Fokus utamanya tetap pada urusan wajib seperti kesehatan, pendidikan, dan penurunan angka kemiskinan.

"Tadi sudah arahan arahan dari Kemendagri, bahwa perlu menjadi perhatian daerah agar bisa memperkuat SDM daerah, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Ini akan menjadi perhatian juga kami ke depan," kata Ipuk.

Detail Capaian Skor dan Data Kemiskinan

Asisten Administrasi Umum Setda Banyuwangi, Budi Santoso, mengungkapkan bahwa Banyuwangi memperoleh skor tertinggi sebesar 3,8202. Angka ini mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari berbagai aspek makro.

"Alhamdulillah Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan skor 3,8202 dengan status kinerja Tinggi. Kinerja pembangunan Banyuwangi dinilai menunjukkan tren positif," ungkap Budi.

Data menunjukkan penurunan angka kemiskinan yang konsisten sejak masa pandemi COVID-19. Setelah sempat menyentuh angka 8,07 persen pada 2021, persentase penduduk miskin terus ditekan hingga mencapai titik terendah.

"Angka Ini merupakan angka kemiskinan terendah yang pernah dicapai Banyuwangi. Pendapatan perkapita masyarakat juga terus naik, tahun 2025 mencapai Rp 67,08 juta dari yang sebelumnya Rp 62,08 juta (2024), IPM Banyuwangi juga naik pada 2025 sebesar 75,17 meningkat dari 2024 sebesar 74,3," tutur Budi.

Di sektor kesehatan, Banyuwangi mencatat pencapaian 100 persen dalam pelayanan terhadap balita, ibu hamil, bersalin, dan menyusui. Selain itu, Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten yang berhasil mempertahankan predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

"Banyuwangi juga telah menjadi Kabupaten terinovatif versi Kemendagri selama 8 kali berturut-turut sejak 2018 hingga 2025. Banyuwangi juga meraih Predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berhasil meraih predikat AA," tutupnya.