Bapanas: Ketegangan Hormuz tak ganggu pasokan 11 pangan strategis Nasional

1 jam yang lalu

Pemerintah memastikan ketersediaan 11 pangan pokok strategis masih aman dan tidak mengalami distorsi

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz, Timur Tengah, tidak mengganggu ketersediaan 11 pangan pokok strategis nasional, dengan kondisi stok tetap aman.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan gangguan jalur perdagangan internasional di kawasan tersebut belum memberikan tekanan signifikan terhadap ketahanan pangan nasional.

“Pemerintah memastikan ketersediaan 11 pangan pokok strategis masih aman dan tidak mengalami distorsi,” kata Sarwo saat menerima peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti Polri) di Kementerian Pertanian, sebagaimana keterangan di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan, berdasarkan proyeksi neraca pangan, seluruh komoditas tersebut berada dalam kondisi aman. Adapun komoditas yang masih dipenuhi melalui impor tidak berasal dari kawasan Timur Tengah.

“Secara neraca dan ketersediaan sangat cukup. Kami belum melihat adanya dampak signifikan terhadap pasokan pangan nasional,” ujarnya.

Baca juga: Bapanas: Pemerintah berupaya atasi pasokan plastik terkait pangan

Sarwo menjelaskan, hingga Juni 2026, 11 pangan pokok strategis diproyeksikan tetap mengalami surplus, termasuk tiga komoditas yang masih memerlukan tambahan impor.

Ia memastikan sumber impor berasal dari negara yang tidak terdampak konflik di Selat Hormuz, seperti kedelai dari Amerika Serikat, daging kerbau dari India, sapi dari Australia, serta bawang putih dari China.

“Dengan demikian, jalur distribusi tidak melalui Selat Hormuz sehingga pengaruhnya sangat kecil,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono menyatakan stabilitas pangan juga tercermin dari Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang menunjukkan tren membaik.

Menurut dia, pada minggu keempat April 2026, jumlah provinsi yang mengalami kenaikan IPH menurun menjadi 13 provinsi, dibandingkan minggu sebelumnya sebanyak 15 provinsi.

“Trennya terus menurun sejak awal April. Pada minggu pertama tercatat 21 provinsi, kemudian 22 provinsi pada minggu kedua, turun menjadi 15 provinsi pada minggu ketiga, dan kini 13 provinsi,” ujarnya.

Baca juga: Mentan pastikan pasokan pangan aman dukung program MBG

Penurunan juga terjadi pada tingkat kabupaten/kota. BPS mencatat jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH pada minggu keempat April sebanyak 126 kabupaten/kota, turun dari 137 daerah pada minggu sebelumnya.

“Jumlahnya terus menurun sejak awal April, dari 160 daerah, kemudian 149, 137, dan kini 126 daerah,” kata Ateng.

Sebelumnya, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan, dengan porsi impor yang relatif kecil.

Ia menyebutkan, total impor sekitar 3,5 juta ton dibandingkan produksi nasional 73 juta ton atau sekitar 4,8 persen. Jika dibandingkan dengan kebutuhan nasional sebesar 68 juta ton, porsinya sedikit di atas 5 persen.

Baca juga: Menko Zulhas: Pangan RI tetap aman meski geopolitik pengaruhi logistik

Menurut dia, batas maksimal impor dalam definisi swasembada pangan mengacu pada ketentuan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) sebesar 10 persen, sehingga Indonesia masih berada dalam kategori swasembada.

Adapun total impor tersebut terdiri atas kedelai sekitar 2,6 juta ton, bawang putih 600 ribu ton, dan daging ruminansia 350 ribu ton, sementara produksi 11 komoditas pangan mencapai sekitar 73,7 juta ton per tahun.

Sebelas komoditas pangan pokok strategis tersebut meliputi beras, jagung pakan, cabai rawit, cabai besar, daging ayam, telur ayam, bawang merah, gula konsumsi, kedelai, bawang putih, serta daging sapi dan kerbau.

Baca juga: Gapuspindo: Pasokan sapi tetap terjaga di tengah dinamika global

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.