Bapanas perkuat distribusi beras SPHP, realisasi capai 428,9 ribu ton

2 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional memperkuat distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan realisasi penyaluran mencapai 428,9 ribu ton hingga 10 Mei 2026 guna menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas itu secara nasional.

"Realisasi penjualan beras program SPHP beras sejak awal Januari sampai 10 Mei telah mencapai total 428,9 ribu ton," kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyebutkan total penyaluran tersebut terdiri atas realisasi program SPHP beras 2025 yang diperpanjang pada Januari dan Februari sebesar 221 ribu ton. Sementara itu, realisasi distribusi SPHP beras tahun 2026 sejak Maret telah mencapai 207,9 ribu ton.

Ia menegaskan program SPHP terus digencarkan pemerintah melalui penyaluran beras ke pasar dan jaringan distribusi pangan untuk membantu menjaga keterjangkauan harga beras di tingkat konsumen sekaligus memperkuat stabilitas pasokan nasional.

Adapun Bapanas telah menugaskan Perum Bulog agar menyalurkan 828 ribu ton beras SPHP sepanjang tahun 2026.

Penyaluran dilakukan langsung ke pasar rakyat; Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih); gerakan pangan murah (GPM) bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai instansi lain.

Distribusi juga mencakup outlet binaan pemerintah daerah, koperasi badan usaha milik daerah, koperasi instansi pemerintah, serta Jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog yang berjumlah sekitar 80 ribu titik.

Selain itu, beras program stabilisasi juga disalurkan melalui swalayan dan toko modern guna memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga terjangkau.

Penyaluran beras dilakukan dalam kemasan 5 kilogram dengan kualitas beras medium yang memiliki tingkat pecahan sekitar 25 persen serta kadar air 14 persen sesuai standar pemerintah. Bahkan kini disiapkan kemasan 2 kg.

Adapun beras SPHP dijual sesuai dengan HET, yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

Penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan pada 2026 dilakukan sepanjang tahun tanpa jeda, berbeda dengan pola tahun sebelumnya yang bersifat berkala mengikuti kondisi puncak panen demi menjaga harga di tingkat petani.

Selain penyaluran beras SPHP, Ketut juga menyebutkan realisasi penyaluran bantuan pangan sejak Januari sampai 8 Mei telah tersalurkan kepada 10,19 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau setara 203,8 ribu ton beras.

Angka itu terdiri dari realisasi salur bantuan pangan program tahun 2025 yang diperpanjang Januari-Februari yang mencapai 992,8 KPM atau 19,85 ribu ton dan realisasi bantuan pangan program 2026 yang mulai berjalan sejak Maret yang mencapai 9,2 juta KPM atau setara 184 ribu ton beras.

Pemerintah memastikan intervensi perberasan di hilir tidak akan berimplikasi pada depresiasi pendapatan petani. Terlebih asumsi pendapatan petani kecil hanya berkisar di Rp30 ribuan per orang per hari.

"Ini seperti yang pernah dilontarkan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman beberapa waktu yang lalu," jelas Ketut.

Lebih lanjut dia mengatakan asumsi pendapatan tersebut juga tidak terpaut jauh dari Hasil Sensus Pertanian 2023 yang menyebutkan bahwa dari seluruh usaha pertanian di Indonesia sebanyak 68,10 persen termasuk kategori petani skala kecil.

Dari itu, petani skala kecil tersebut disebutkan memperoleh pendapatan sebesar 8,50 dolar Amerika Serikat (AS) PPP (Purchasing Power Parities) di mana 1 dolar AS PPP sama dengan Rp5.239,05 per hari kerja.

Baca juga: Bapanas: Harga beras stabil ditopang stok lima juta ton CBP Bulog

Baca juga: Anggota DPR: Stok beras aman harus bermuara pada harga stabil

Baca juga: Kemendag: Kenaikan harga beras dipicu meningkatnya harga gabah

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.