BGN bangun sistem terintegrasi untuk pastikan MBG tepat sasaran

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) membangun sistem terintegrasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disalurkan dengan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, yang melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Kementerian Agama (Kemenag), serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

"Sekarang untuk sementara validasi data, kami membangun percepatan agar para kepala desa, camat, wali kota/bupati, kepala dinas, kepala sekolah, hingga kepala posyandu bisa mengakses url validasidata.bgn.go.id. Silakan nanti dicek, sekolah di daerahnya sudah terdata atau belum, ini langkah awal untuk percepatan," katanya.

Baca juga: BGN gandeng 4 K/L validasi data penyaluran MBG di daerah rawan pangan

Ia mengatakan BGN juga membangun Application Programming Interface (API) yang menggabungkan dan mengintegrasikan data dari berbagai wali data. Seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) juga diperintahkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat, sehingga target penyaluran MBG untuk 82,9 juta penerima manfaat dapat segera tercapai sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Penerima manfaat peserta didik dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) itu wali datanya Kemendikdasmen. Kemudian, madrasah dan pondok pesantren, wali datanya adalah Kemenag, sedangkan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita itu wali datanya Kemendukbangga/BKKBN dan Kemenkes," ujar Sony.

Ia menegaskan pelaksanaan Program MBG memerlukan data yang terintegrasi pada satu tabel. Oleh karena itu, kolaborasi antarkementerian/lembaga dalam mengintegrasikan data tersebut sangat diperlukan untuk penyaluran MBG yang lebih tepat sasaran.

"BGN tidak mengintervensi tugas para wali data, kami adalah user atau pengguna data. Untuk optimalisasi perlaksanaan program, kami membutuhkan data yang terintegrasi dalam satu tabel, sehingga nanti seluruh kementerian juga memiliki data yang sama. Para penerima manfaat yang dimana kementerian tersebut menjadi wali data, memiliki data yang sama," tuturnya.

Baca juga: Pemerintah siapkan evaluasi dampak MBG berbasis akurasi data penerima

Baca juga: BGN: MBG targetkan 82,9 juta penerima dengan data terverifikasi

Seluruh kementerian/lembaga yang terlibat juga dapat memantau hingga mengawasi penyaluran MBG, karena data yang sudah ada dapat diakses oleh tim terkait dari berbagai level.

"Nanti mereka bisa mengecek, oh ini sudah sekian persen, atau berapa persen yang masih belum menerima, itu semua datanya sama, semua bisa mengakses, berbagai level bisa mengakses. Keempat kementerian yang sudah saya sebutkan tadi bisa mengakses data tersebut. Jadi, sudah berapa penerima manfaat, kemudian pada tingkat kabupaten/kota, data tersebut juga bisa diakses," ucap Sony.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.