BGN Benarkan Anggaran EO Rp113,91 Triliun untuk Kebutuhan Strategis

Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait beredarnya daftar anggaran senilai Rp113,91 triliun untuk penyelenggara acara atau event organizer (EO) di media sosial. Kepala BGN, Dadan Hindayana, membenarkan adanya alokasi anggaran tersebut, yang dianggap sebagai kebutuhan strategis bagi lembaga, Minggu (12/4/2026), dilansir dari Money.

Menurut Dadan, BGN saat ini masih dalam tahap awal pembentukan, fokus pada penyusunan sistem, struktur organisasi, dan tata kelola operasional. Kondisi ini membuat BGN belum memiliki kapasitas internal yang memadai untuk menyelenggarakan kegiatan berskala besar secara mandiri.

Dadan mengungkapkan bahwa penggunaan jasa EO menjadi solusi jembatan agar program-program gizi nasional dapat segera berjalan tanpa mengorbankan kualitas maupun waktu. Pembentukan tim internal dalam waktu singkat dinilai tidak efisien karena membutuhkan proses rekrutmen dan pelatihan yang memakan waktu.

“Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri,” ujar Dadan Hindayana dalam keterangan tertulisnya.

Dia menjelaskan bahwa EO memiliki keahlian manajemen acara yang belum sepenuhnya dimiliki BGN, termasuk perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis di lapangan, dan mitigasi risiko operasional. Selain itu, EO juga membantu penataan administrasi dan keuangan, membuat proses pengadaan barang/jasa, pembayaran vendor, serta pelaporan kegiatan menjadi lebih terpusat dan sistematis.

Dadan menambahkan bahwa pengalaman dan tim solid yang dimiliki EO sangat dibutuhkan dan belum sepenuhnya tersedia di BGN pada fase awal pembentukannya. Kegiatan yang melibatkan EO juga tidak hanya sebatas acara seremonial, melainkan bagian integral dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional.

Peran EO meliputi kampanye publik, sosialisasi nasional, hingga kegiatan teknis seperti bimbingan teknis (bimtek) bagi penjamah makanan. Kualitas penyelenggaraan menjadi krusial untuk memastikan pesan pemerintah tersampaikan secara efektif, menarik, dan berdampak luas, serta pengelolaan SDM yang terlatih.

“EO hadir sebagai solusi bridging agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu,” kata Dadan.

EO juga berperan memberikan masukan dalam perencanaan kegiatan, mencakup strategi komunikasi, pengelolaan audiens, dan optimalisasi anggaran. Dadan menjamin bahwa penggunaan anggaran dilakukan sesuai aturan, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang terjaga.

“Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal,” tuturnya.

Informasi anggaran ini pertama kali mencuat dari unggahan di media sosial X yang menampilkan daftar 16 perusahaan EO untuk 16 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak Rp113.916.541.381. Daftar ini menjadi sorotan di tengah diskursus mengenai efisiensi anggaran dan prioritas belanja pemerintah.

Di antara perusahaan tersebut, Maria Utara Jaya disebut memperoleh nilai kontrak terbesar, yakni Rp18,47 triliun untuk satu paket pekerjaan. Disusul oleh Anugrah Duta Promosindo dengan Rp17,42 triliun untuk empat paket pekerjaan, dan Falah Eka Cahya dengan Rp16,59 triliun untuk satu paket pekerjaan.