BGN Hindari Penyeragaman Menu Makan Bergizi Gratis Guna Jaga Harga

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memutuskan untuk tidak menyeragamkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Indonesia pada Kamis (23/4/2026). Langkah ini diambil untuk mencegah tekanan berlebih pada stok bahan pangan nasional.

Dilansir dari Money, kebijakan peniadaan menu standar nasional ini bertujuan menjaga stabilitas harga di pasar serta memberdayakan potensi sumber daya lokal. BGN menekankan pentingnya menyesuaikan sajian dengan preferensi masyarakat setempat agar program berjalan optimal.

"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal supaya tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi, kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," jelas Dadan dikutip dari Kompas.com, Kamis (23/4/2026).

Pernyataan tersebut didasari oleh evaluasi saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober 2025. Saat itu, penyeragaman menu berupa nasi goreng dan telur untuk 36 juta penerima manfaat memicu lonjakan harga telur sebesar Rp 3.000 akibat kebutuhan mencapai 2.200 ton.

"Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp 3.000," jelas Dadan.

Selain masalah telur, Dadan memberikan klarifikasi mengenai perkiraan kebutuhan 19.000 ekor sapi. Angka tersebut merupakan simulasi pengandaian jika seluruh SPPG diwajibkan memasak daging sapi secara serentak dalam satu hari yang sama.

"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," kata Dadan.

Guna meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara, BGN juga telah membentuk tim optimalisasi MBG. Tim ini bertugas melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan bantuan menyasar sekolah yang benar-benar membutuhkan dan menghindari potensi sisa makanan.

"Melalui penyisiran penerima manfaat ini, BGN bisa menggunakan anggaran dengan efisien, sekaligus menghindari pemborosan uang negara, karena MBG menjadi sampah makanan (food waste) akibat tidak dimakan siswa," kata Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, Senin (20/4/2026).

Verifikasi mencakup sekolah swasta berbiaya mahal serta sekolah negeri di kawasan elite yang kemungkinan besar tidak akan menerima program ini. BGN menggunakan metode kuesioner untuk menentukan minat siswa dan orang tua dalam menerima paket makanan tersebut.

"Demikian juga di sekolah negeri yang banyak siswanya dari kalangan mampu, perlu ditanya siapa yang mau MBG dan siapa yang tidak, karena rata-rata siswa sudah punya bekal yang lebih bagus atau membawa uang saku untuk jajan di kantin," kata Nanik.

Proses penyisiran oleh tim optimalisasi MBG saat ini difokuskan di wilayah DKI Jakarta sebelum nantinya diperluas ke daerah-daerah lain di seluruh Indonesia.