BI Prediksi Kenaikan Harga BBM Non Subsidi Sumbang Inflasi April

Bank Indonesia memproyeksikan penyesuaian harga bahan bakar minyak non subsidi akibat lonjakan komoditas global memberikan dampak inflasi sebesar 0,04 persen pada April 2026. Data yang dilansir dari Bloombergtechnoz pada Rabu (22/4/2026) menunjukkan otoritas moneter tetap optimistis inflasi tahunan berada di kisaran target.

Meskipun terdapat tekanan dari sektor energi, Bank Indonesia memperkirakan inflasi nasional untuk periode 2026 hingga 2027 tetap stabil pada rentang sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen. Pihak bank sentral meyakini berbagai instrumen kebijakan saat ini masih efektif meredam gejolak harga komoditas dunia.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida Budiman menjelaskan bahwa bobot bahan bakar minyak non subsidi dalam komponen penghitungan inflasi bulanan tidak terlalu dominan. Penegasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung pada Rabu (22/4/2026).

"BBM non subsidi apabila kita lihat dengan bobotnya di inflasi, maka untuk bulan April ini bisa meningkatkan inflasi, tapi tidak terlalu besar, hanya sebesar 0,04 persenan, sekitar itu," kata Aida Budiman, Deputi Gubernur BI.

Guna meminimalkan risiko lebih lanjut, Bank Indonesia memperkuat sinergi bersama pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah. Program pengendalian ini difokuskan pada gerakan ketahanan pangan sejahtera guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat di tengah dinamika energi global.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky Perdana Gozali mengungkapkan bahwa posisi inflasi domestik per Maret 2026 masih terjaga pada level 3,48 persen secara tahunan. Angka tersebut dianggap masih berada dalam koridor target yang ditetapkan oleh bank sentral.

Pihak Bank Indonesia juga telah menginstruksikan 46 kantor perwakilan di seluruh Indonesia untuk melakukan langkah antisipatif terhadap gangguan distribusi. Selain faktor energi, tantangan cuaca ekstrem seperti El Nino yang mengancam pasokan pangan menjadi fokus utama pemantauan stabilitas harga.

"Ini untuk memastikan kecukupan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga pangan di berbagai daerah," tutur Ricky Perdana Gozali, Deputi Gubernur BI.

Penguatan kerja sama antardaerah dan pelaksanaan operasi pasar murah terus didorong untuk memastikan kelancaran arus barang. Langkah ini diambil untuk mencegah dampak lanjutan dari kenaikan biaya produksi dan jalur distribusi yang dipicu oleh fluktuasi harga energi global.