BNPT Ungkap Modus Rekrutmen Terorisme Terhadap Anak Lewat Game Online

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengidentifikasi adanya upaya kelompok ekstremis yang menyasar anak-anak untuk direkrut menjadi bagian dari jaringan terorisme melalui fitur komunikasi dalam platform permainan daring (game online). Temuan ini menyoroti kerentanan interaksi digital yang dapat berujung pada radikalisasi kelompok usia dini.

Pakar politik siber dan kajian strategis Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Prakoso Aji, memberikan pandangannya mengenai risiko keamanan di ruang siber tersebut kepada Detik iNET pada Kamis (14/5/2026). Ia menyebutkan bahwa fitur interaksi merupakan gerbang awal masuknya pengaruh buruk.

"Pola pendekatan kelompok ekstrem di ruang game online berpotensi didahului pada fitur-fitur interaksi yang ada di dalam game tersebut," kata Prakoso Aji, pakar politik siber dan kajian strategis Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta.

Aji menjelaskan bahwa platform seperti kolom percakapan teks maupun suara sering disalahgunakan oleh kelompok tertentu untuk menyuntikkan ideologi ekstrem. Setelah terjalin komunikasi awal, target biasanya akan diarahkan ke kanal komunikasi yang lebih tertutup.

"Bagi gamer pemula sangat berpotensi untuk menerima ajakan tersebut. Interaksi yang dilakukan kemungkinan besar diawali dengan pembahasan seputar game yang dimainkan. Lalu setelah timbulnya kedekatan, berpotensi untuk dilanjutkan kepada pendekatan terkait ideologi ekstrem," jelas Prakoso Aji, pakar politik siber dan kajian strategis Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta.

Meskipun negara wajib melakukan pengawasan di ranah digital, Aji menekankan bahwa keseimbangan antara privasi dan keamanan harus tetap terjaga. Dalam konteks ini, benteng pertahanan utama berada pada pengawasan di tingkat paling dasar yakni keluarga.

"Dibutuhkan peran dari keluarga khususnya, untuk memberikan pemahaman terhadap anak-anak kita agar terhindar dari ideologi ekstrem tersebut," ujar Prakoso Aji, pakar politik siber dan kajian strategis Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta.

Pakar siber ini juga menyarankan adanya penguatan regulasi melalui jalur legislatif. Menurutnya, kepastian hukum akan memperkuat langkah pemerintah dalam membentengi ruang siber Indonesia dari ancaman radikalisme.

"Diperlukan juga percepatan pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) untuk memperkuat payung regulasi ruang siber di Indonesia," pungkas Prakoso Aji, pakar politik siber dan kajian strategis Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta.

Kepala BNPT, Eddy Hartono, sebelumnya telah memaparkan temuan spesifik mengenai pemanfaatan platform populer seperti Roblox dalam upaya indoktrinasi anak. Dilansir dari Detik iNET, Eddy menyampaikan informasi tersebut di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Kamis (30/4) silam.

"Pencegahan ini sudah kami lakukan sejak tahun lalu. Kami berkolaborasi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum untuk memantau pola rekrutmen ini," ujar Eddy Hartono, Kepala BNPT.

Tercatat sebanyak 112 anak hampir menjadi korban melalui teknik digital grooming yang terpantau sejak 2024. BNPT menegaskan bahwa pendampingan orang tua tetap menjadi kunci utama dalam memitigasi risiko bagi anak yang aktif di dunia digital.

"Anak-anak tidak dilarang bermain game, tapi harus ada pendampingan. Mereka perlu tahu risiko interaksi dengan orang asing di dunia digital," pungkas Eddy Hartono, Kepala BNPT.