BP BUMN Pangkas Jumlah Perusahaan Jadi 300 Unit pada 2026

Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) menargetkan perampingan jumlah perusahaan dari 1.077 menjadi sekitar 300 unit pada tahun 2026 guna meningkatkan efisiensi dan daya saing global. Transformasi ini dilakukan bersamaan dengan peluncuran program tanggung jawab sosial di Raja Ampat oleh Pelindo dan 14 BUMN lainnya pada Rabu, 23 April 2026.

Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa pemerintah tengah melakukan asesmen mendalam melalui empat tahapan utama, yakni tolok ukur global, potensi pasar, hingga kapabilitas internal perusahaan. Langkah ini sejalan dengan pembentukan Sovereign Wealth Fund Danantara yang akan mengonsolidasikan aset-aset negara agar lebih terarah.

"Kita melakukan asesmen mendalam melalui empat tahapan, mulai dari global benchmark, potensi pasar, hingga kapabilitas internal," ujar Dony Oskaria, Kepala BP BUMN.

Hasil penilaian tersebut membagi BUMN ke dalam empat kuadran utama, meliputi likuidasi bagi perusahaan yang bebannya melebihi aset, divestasi untuk unit di luar bisnis inti, konsolidasi sektor industri, serta pengembangan BUMN strategis. Dony juga menekankan perubahan paradigma interaksi antar-perusahaan negara.

"Sekarang pemiliknya adalah Danantara. Bukan sinergi lagi, tapi namanya 'wajib' menggunakan perusahaan BUMN. Seluruh kebutuhan di lingkungan BUMN yang bersinggungan dengan perusahaan seperti di Defend.id hukumnya wajib," ujar Dony Oskaria, Kepala BP BUMN.

Dony memberikan contoh konkret pada industri pertahanan seperti PT PAL dan PT Pindad yang harus didukung oleh BUMN lain melalui kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Hal ini bertujuan agar industri nasional bisa berkembang dan melakukan transfer teknologi secara efektif.

"Industri pertahanan kita harus menjadi unggulan. Tidak mungkin sebuah industri bisa berkembang dan melakukan transfer teknologi jika kita tidak memiliki keberpihakan. Saya wajibkan seluruh BUMN, seperti Pelni, ASDP, dan Pertamina International Shipping (PIS), untuk membangun kapalnya di PT PAL," ujar Dony Oskaria, Kepala BP BUMN.

Managing Director Finance Danantara Asset Management, Sahala Situmorang, menegaskan bahwa tidak ada prioritas khusus dalam proses konsolidasi ini karena semua target harus tuntas pada tahun ini. Sahala mencontohkan sektor energi hulu yang berhasil melakukan efisiensi hingga 400 juta dolar AS melalui penggabungan usaha.

"Semua harus selesai tahun ini. Jadi, tidak ada prioritas khusus. Semua adalah prioritas," ujar Sahala Situmorang, Managing Director Finance Danantara Asset Management.

Di sisi lain, penguatan peran BUMN juga dilakukan melalui program kolaborasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Direktur TJSL dan Keberlanjutan BP BUMN, Edi Eko Cahyono, menyatakan kolaborasi strategis diperlukan untuk memperkuat dampak nyata bagi masyarakat di Kepulauan Raja Ampat.

"Kolaborasi antar BUMN ini kami dorong untuk menghadirkan program TJSL yang lebih terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan. Ke depan, penguatan monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan agar program semakin efektif dalam memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan," ujar Edi Eko Cahyono, Direktur TJSL dan Keberlanjutan BP BUMN.

Intervensi di Raja Ampat mencakup penyediaan listrik desa, sarana pendidikan, hingga rehabilitasi terumbu karang. Direktur Hubungan Kelembagaan PT Pelindo, Hendri Ginting, menyebutkan bahwa inisiatif ini bertujuan menciptakan kemandirian masyarakat dan menjadi model untuk wilayah 3T lainnya.

"Program ini mencerminkan komitmen Pelindo bersama BUMN dalam mendorong kemandirian dan ketangguhan masyarakat, khususnya di Raja Ampat. Kami berharap inisiatif ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menciptakan dampak berkelanjutan serta dapat menjadi model implementasi TJSL terintegrasi yang dapat direplikasi di wilayah 3T lainnya," ujar Hendri Ginting, Direktur Hubungan Kelembagaan PT Pelindo.