BPI Danantara Tunjuk Luke Thomas Mahony Jadi Dirut PT DSI

Badan Pengelola Investasi Daya Anangata Nusantara menunjuk Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia pada Jumat (22/5/2026), dilansir dari Detik Finance.

Perusahaan baru ini dibentuk sebagai Badan Usaha Milik Negara yang memegang peran khusus untuk mengatur tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

Langkah penunjukan mantan direktur PT Vale Indonesia Tbk tersebut didasarkan atas rekam jejaknya yang panjang dalam memimpin berbagai perusahaan multinasional.

CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani memberikan penjelasan mengenai latar belakang pemilihan Thomas di Kompleks Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Kita kan melihat banyak pertimbangan juga, ini kan lebih dari track record-nya juga dan dia kan sangat memahami juga pengamalan sebelumnya baik di perusahaan multinasional, di Vale, dan dia pun bisa bahasa Indonesia juga karena kebetulan istrinya memang orang Indonesia," terang CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani.

Thomas dinilai mempunyai kompetensi yang mumpuni dalam sektor perdagangan serta pertambangan mineral di jaringan internasional.

"Pengalaman trading-nya ada, mineral ada, jadi pimpinan di banyak perusahaan mineral. Jadi, dan network-nya juga baik, dan penting juga kita lihat selama ini di Danantara juga bekerjanya juga sangat-sagamt baik," pungkas Rosan Roeslani.

Pendirian PT Danantara Sumberdaya Indonesia sendiri merupakan tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas melalui BUMN.

Melalui regulasi ini, komoditas strategis seperti batu bara, minyak kelapa sawit, hingga fero alloy diwajibkan melewati jalur BUMN guna mencegah manipulasi perdagangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memaparkan dampak positif pembentukan entitas ini dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).

"Terutama untuk menghindari dan menghilangkan trade misinvoicing, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga nilai tukar dengan cadangan devisa yang lebih besar," ungkap Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Kebijakan tersebut diproyeksikan mampu memperkuat pengawasan Devisa Hasil Ekspor demi stabilitas nilai tukar serta mengoptimalkan penerimaan negara.