BPS dan Kemenag Survei Kepuasan Layanan Haji Indonesia 2026

Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan Kementerian Haji RI mulai menyelenggarakan Survei Kepuasan Layanan Haji Indonesia (SKLHI) 2026 di Jeddah pada Selasa (12/5) guna memetakan kualitas pelayanan secara menyeluruh. Sebanyak 14.400 jemaah ditargetkan menjadi responden untuk mengevaluasi rangkaian ibadah mulai dari keberangkatan hingga kepulangan.

Dilansir dari Money, BPS telah mengerahkan tujuh pengawas ahli untuk memastikan akurasi data di lapangan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel probabilitas. Metode ini diterapkan untuk menjamin hasil survei bersifat representatif dan terbebas dari intervensi pihak luar.

Inspektur Utama BPS, Dadang Hardiawan menegaskan bahwa pemilihan sampel dilakukan secara adil tanpa memihak kelompok tertentu guna menghasilkan data yang valid. Langkah ini diambil agar evaluasi tidak hanya berdasarkan testimoni positif dari para jemaah haji.

"Kami tidak pilih-pilih sampel. Semua jemaah memiliki peluang yang sama untuk memberikan penilaian, sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid dan tidak hanya mengambil testimoni yang bagus-bagus saja," tegas Dadang Hardiawan, Inspektur Utama BPS.

Proses penilaian tahun ini mengalami perubahan metodologi dibandingkan periode sebelumnya karena mencakup penilaian terhadap seluruh proses perjalanan jemaah. Tim survei tidak hanya fokus pada hasil akhir layanan, tetapi mendalami setiap tahapan yang dilalui oleh peserta haji.

"Kami tidak hanya melihat hasil akhir atau output layanan saja, tetapi juga mendalami setiap proses yang dilaluinya," ujar Dadang Hardiawan, Inspektur Utama BPS.

Objek pengamatan survei tersebar di sembilan lokasi utama, termasuk Madinah, Jeddah, serta wilayah Armuzna yang meliputi Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Pengukuran dibagi menjadi tiga klaster utama yang meliputi layanan dalam negeri, layanan luar negeri, serta layanan konsumsi.

Layanan dalam negeri mengevaluasi aspek administrasi dan asrama embarkasi, sementara layanan luar negeri fokus pada hotel, tenda, serta fasilitas kesehatan di Arab Saudi. Klaster konsumsi memberikan penilaian terhadap kualitas gizi, variasi menu, dan ketepatan distribusi makanan kepada jemaah.

Hingga awal Mei 2026, tim di lapangan telah menyebarkan sekitar 5.080 kuesioner digital melalui sistem Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). Pengumpulan data ini juga diperkuat dengan metode observasi langsung serta wawancara mendalam kepada responden terpilih.

Pemerintah berencana mempublikasikan indeks kepuasan layanan haji 2026 pada bulan Juli atau Agustus mendatang sebagai acuan perbaikan layanan di masa depan. Laporan ini diharapkan menjadi dasar kebijakan bagi pemerintah dalam mempertahankan fasilitas yang sudah baik.

"Hasil survei ini akan menjadi kompas bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan layanan di masa mendatang. Hal-hal yang sudah bagus akan dipertahankan, sementara yang kurang akan segera dievaluasi demi kenyamanan tamu Allah," tutup Dadang Hardiawan, Inspektur Utama BPS.