BPS Sebut Sensus Ekonomi Jadi ‘General Check-Up’ Ekonomi RI

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut Sensus Ekonomi 2026 sebagai “general check-up” atau pemeriksaan menyeluruh bagi perekonomian Indonesia.

Ini disampaikan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (11/6).

“Sensus Ekonomi pada esensinya adalah merupakan general check-up untuk ekonomi Indonesia. Kalau Bapak Menkes mengatakan ada CKG, Cek Kesehatan Gratis, untuk general check-up masyarakat Indonesia dalam hal kondisi kesehatan, Sensus Ekonomi ini pada dasarnya adalah general check-up untuk ekonomi Indonesia,” kata Amalia dalam sambutannya.

Menurut dia, hasil sensus akan memberikan gambaran terbaru mengenai kondisi ekonomi nasional, termasuk mendeteksi gejala atau anomali yang muncul di berbagai sektor usaha.

“Begitu kita sudah mendapatkan hasil Sensus Ekonomi yang pada dasarnya adalah general check-up buat ekonomi Indonesia, maka pemerintah bisa menghasilkan resep kebijakan yang tepat,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, BPS telah menerima dukungan data dari Kementerian Kesehatan berupa 89.511 data pelaku usaha sektor kesehatan yang mencakup usaha besar, menengah, hingga mikro.

Selain itu, SE 2026 juga akan mendata aktivitas ekonomi yang selama ini belum sepenuhnya terpotret, termasuk praktik dokter mandiri dan klinik yang beroperasi di rumah.

“Dokter-dokter yang praktik mandiri juga akan kami data di rumah-rumah. Klinik-klinik kecil yang ada di rumah atau klinik melahirkan yang di rumah tangga akan kami data di dalam rumah tangga,” kata Amalia.

Ia menegaskan, sensus kali ini akan menjadi “paket lengkap” karena tidak hanya mencakup usaha yang memiliki kantor atau bangunan fisik, tetapi juga aktivitas ekonomi yang dijalankan dari rumah.

Amalia menambahkan, pendataan sektor kesehatan menjadi semakin penting karena model layanan kesehatan terus berkembang. Konsultasi dokter kini dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi, sementara pembelian obat dapat dilakukan secara daring dari rumah.

“Jenis kegiatan dan jasa kesehatan pun berubah, KBLI-nya pun berubah, dan nanti peta ekonominya pun akan berubah,” ujarnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai, hasil Sensus Ekonomi akan menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menyusun regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor kesehatan.

Menurut Budi, data yang terkumpul dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan industri kesehatan, baik farmasi, alat kesehatan, maupun layanan kesehatan.

“Ini akan dipakai sebagai basis buat pemerintah untuk meng-adjust regulasinya agar grow dari ekonominya di sektor kesehatan naik,” kata Budi.

Ia menjelaskan, sektor kesehatan termasuk salah satu sektor yang pertumbuhannya berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data yang dipaparkan BPS, jasa kesehatan tumbuh 7,62 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I.

Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan data yang akurat agar dapat merumuskan regulasi yang mendorong investasi, pertumbuhan usaha, dan penyerapan tenaga kerja.

“Kalau data yang masuk salah, kita ambil kebijakannya nanti juga jadi salah,” ujar Budi.

Reporter: Muhammad Pratama